PJ. Sekda Buka Rakor TPPS Evaluasi Stunting di Maluku

Ambon.Suara Reformasi.com. Penjabat Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie sekaligus selaku Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Maluku

membuka dengan resmi Rapat Koordinasi (Rakor) TPPS Tahun 2022 di Provinsi Maluku, Selasa (13/12/2022), di Swissbell Hotel.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa oleh Sekda didampingi Inspektur Wilayah II BKKBN RI Sunarto, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Charles Brabar dan Ketua Pokja III TP PKK Provinsi Maluku, Nita Bin Umar.

Rakor TPPS tersebut dalam rangka Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2022, juga membahas Kepala dinas/badan lingkup Pemerintah Provinsi yang tergabung dalam TPPS Provinsi Maluku.

Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekda mengatakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 72, Pemerintah Daerah melalui TPPS baik kabupaten/kota maupun Provinsi Maluku secara berjenjang melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program-program percepatan penurunan stunting .

“Tanpa terasa, kita sudah berada pada semester terakhir dari tahun 2022, yang juga semester terakhir dari implementasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) tahun 2022. Dan saat ini adalah momentum yang tepat untuk kita melakukan evaluasi sudah sejauh mana kita memenuhi tanggung jawab mencapai target-target kinerja kita yang diukur dengan berbagai indikator yang telah diatur baik dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 maupun RAN PASTI,” terang Sekda.

Berkaitan dengan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program-program percepatan penurunan stunting, Sekda mengatakan, sesuai arahan dari Kementerian Dalam Negeri dan BKKBN RI, TPPS Provinsi Maluku dan kabupaten/kota di Maluku telah menyampaikan laporan pelaporan kinerja semester I, yaitu pada rentang waktu Januari sampai degan Juni melalui Dirjen Bangda.

“Dan pada tanggal 2 Desember 2022, Provinsi Maluku tercatat sebagai provinsi kedua yang menyampaikan laporan TPPS provinsi dan seluruh kabupaten/kotanya. Artinya, pelaporan kita untuk semester I telah selesai. Padahal, ada banyak kekurangan yang perlu dibenahi pada pelaporan semester 2 nanti,” mengungkapkan.

Ia menjelaskan, untuk tingkat provinsi, yang diberikan tanggung jawab 11 indikator percepatan penurunan stunting. Dari jumlah tersebut sebnyak 5 indikator yang sudah mencapai 100%, yang terkait dengan pelaksanaan aksi konvergensi, pengintegrasian program percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, keamanan pangan untuk mendukung percepatan penurunan stunting, penerapan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan pengerdilan, serta pelaksanaan pelatihan dan peningkatan.

Sedangkan 5 indikator lainnya masih harus dikejar, diantaranya adalah menyangkut proporsi pemerintah daerah kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi anggaran belanja dan daerah belanja untuk mempercepat penurunan stunting, dimana belum semua kabupaten/kota mencapai target ini, sehingga kemungkinan tercapainya indikator ini barulah berada pada angka 27 persen.

Angka ini masih sangat jauh dari target 100% yang harus dicapai pada tahun 2022 ini, imbaunya.

Untuk itu, ia berharap adanya keterpaduan sinergitas lintas sektor, adanya penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian semua program yang dimiliki oleh setiap OPD terkait, untuk sejalan dengan tuntutan Perpres 72/2021 dan RAN PASTI.

Kendati demikian, dirinya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan kerja-kerja nyatanya untuk percepatan penurunan stunting; seperti, akademisi, media, swasta dan mitra pembangunan lainnya.

“Saya juga berharap melalui pelaksaan rakor ini TPPS Provinsi Maluku dan pihak-pihak terkait dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, kemudian mengidentifikasi dan mencari solusi atas berbagai kendala dan hambatan yang ditemui di lapangan beserta rekomendasi-rekomendasi yang harus dilakukan dalam upaya mengejar target dari semua indikator percepatan penurunan stunting 2022,'" (SR)