DPRD Kota Ambon Dukung Rencana Penerapan Sanksi Buang Sampah Sembarangan

AmbonSuara Reformasi.Com.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon mengapresiasi langkah pemerintah Kota Ambon yang akan memberikan sanksi kepada warga yang ketahuan membuang sampah sembarangan di kota berjuluk Menisee ini.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon Morist Tamaela, SE, Senin (30/01/2023) di gedung DPRD Kota Ambon.

Kepada wartawan Porostimur.com, Tamaela mengatakan, langkah Pemerintah Kota Ambon lewat rencana kebijakan pejabat wali kota tentang memberikan sanksi kepada orang yang sembarangan membuang sampah sembarangan merupakan hal yang positif.

“Dilihat dari persoalan yang menjadi masalah sampai hari ini adalah soal sampah karena selama ini kita tahu kendala untuk persoalan sampah teknisnya ada pada jumlah armada yang kurang, yang kedua lebih mendasar dari tingkat kesadaran masyarakat kalau Perda 11 tahun 2015 tentang Perda Pengelolaan Sampah itu tertuang soal durasi waktu bagi warga masyarakat membuang sampah ke lokasi-lokasi tempat pembuangan sementara yang sudah disediakan tetapi faktanya masyarakat tidak memiliki kesadaran,” jelasnya.

Ketua DPD Kota Ambon Partai NasDem Kota Ambon itu menambahkan bahwa kesadaran masyarakat adalah hal utama karena sebaik apapun pemerintah, secanggih apapun teknologi tapi kalau tingkat kesadaran masyarakat lemah itu dapat mempengaruhi tatanan kehidupan yang ada, ketika mengatur aturan dengan dan memberlakukan sanksi maka akan menimbulkan efek jera terhadap masyarakat.

“Berkaitan dengan sanksi denda sampai dengan denda satu juta itu lagi di godok oleh pemerintah kota dalam mengatur regulasi karena, Peraturan Walikota sebagai turunan dari pelaksanaan teknis dari peraturan daerah yang ada tapi berkaitan dengan perencanaan itu sudah klimaks karena ketika dianalisa dan mencantumkan faktanya adalah kesadaran masyarakat yang melemah sehingga perlu,” papar Moritz.

“Bagi saya selaku Ketua Partai Nasdem dan juga perpanjangan tangan sebagai anggota DPRD Kota Ambon kami mendukung kebijakan wali kota bentuk kebijakan kepala daerah bersama pemerintah memberikan sebuah solusi, ini merupakan persoalan-persoalan utama dan memang harus kita cari solusi mau tidak mau ketika himbauan-himbauan itu sudah disampaikan tapi tetap bersifat masa bodoh maka harus dilindungi dengan sebuah aturan, pada prinsipnya kami mendukung ”menyelesaikan. (SR)