Jantje Wenno Saran Di Pasar Mardika Hanya Satu Asosiasi

AMBON.Suara Reformasi .Com Guna memudahkan jalur komunikasi,Pemerintah Kota Ambon diminta untuk mengakomodir semua asosiasi pada satu asosiasi di Pasar Mardika, sehingga jalur komunikasi satu arah, sebab jika terdapat banyak asosiasi akan sulit melakukan koordinasi dan komunikasi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Pansus Pasar Mardika, DPRD Maluku, Jantje Wenno, SH.

“Menurut saya idealnya memang harus ada satu asosiasi dan mereka ini akan menjadi jembatan antara pemerintah dan para pedagang. Saya yakin pasti koordinasinya lebih mudah, ketimbang empat atau lima asosiasi dengan anggotanya masing-masing, karena masing-masing anggota akan dengar tuannya, “ujar Wenno kepada awak media, usai pertemuan Pansus hari kedua dengan jajaran Polresta Pulau Ambon dan Pulaua-Pulau Lease, di lantai dua ruang rapat utama DPRD Maluku Selasa (20/06/23) siang.

Menurutnya terbentuknya sejumlah asosiasi yang mewadahi para pedagang di dalam kawasan pasar Mardika Ambon saat ini, adalah bentuk dan wajah pemerintah kota Ambon sebelumnya.

Para asosiasi itu antara lain, APMA, IPMA, IPPM dan APKLI yang terdaftar secara resmi di Pemkot Ambon sebagai asosiasi pedagang di Pasar Mardika Ambon.

Disinggung soal pengamatan pansus soal perputaran uang di pasar Mardika dan PAD untuk Pemkot dan pemprov bagaimana dengan pembagiannya?

Wenno mengakui sejauh ini panitia khusus (Pansus) masih terus melakukan penelusuran baik melalui dengar pendapat maupun upaya pengumpulan data melalui kunjungan langsung lapangan.

Meski demikian, lanjut Yance, ada perjanjian kerjasama dalam bentuk seperti apa, itu yang belum diketahuinya.

“Nah ini yang Pansus mau telusuri, katanya ada perjanjian kerja sama namun saya sendiri belum mengetahuinya.

“Katanya 80 persen ke kota dan 20 persen ke pemprov tapi kita tidak tahu seperti apa sebab pada kenyataannya pemkot kan minta kejaksaan juga supaya menangani parkiran yang disetor lagi oleh mereka ke kota Ambon kan kurang lebih enam sampai tujuh ratus juta itu disetor ke pemerintah kota, ” ungkap Wakil Ketua Komisi A DPRD Maluku dari Fraksi Perindo Berkarya ini.

Jika ditilik dari berbagai dokumen lahan pasar Mardika tersebut, milik pemerintah provinsi dan hak pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah kota Ambon. “Ini yang mau didudukan dia antara pemerintah apakah nanti ada perjanjian kerjasama lagi atau misalnya dikasih ke kota Ambon. Bagi saya sebagai anggota DPRD soal nanti mendapat PAD itu soal nanti, yang paling penting adalah pasar ini dia nyaman harga-harga terjangkau oleh masyarakat ini yang paling penting, “tandasnya.

Anggota DPRD Maluku Halimun SaulatuBentuk BUMDHal senada juga dikemukakan, anggota tim Pansus, Halimun Sahulatu, SE, M.Si.

Menurut Halimun untuk keluar dari persoalan, para asosiasi ini, pertama pemerintah harus segera menangani persoalan-persoalan yang ada dalam pasar salah satunya adalah pembentukan Badan Usaha Milik Daerah atau (BUMD) supaya menjadi wadah bagi para asosiasi. Sehingga mempermudah koordinasi.

“Persoalan kita adalah sekarang ini bentuk lahan yang dipunyai oleh pemerintah provinsi tapi pengelolaannya ada di pemerintah kota, sementara belum ada kesepakatan antara pemerintah kota dengan pemerintah provinsi,”ujarnya.

Pemerintah provinsi kata Halimun bentuk kerjasamanya seperti apa, itu yang harus diselesaikan.

“Bentuk kerjasamanya seperti apa itu dulu dikasih clear, nanti setelah itu baru kita bicarakan kemudian. Bagaimana dengan by name by address, bagi saya sendiri ini saya tidak yakin yang di miliki para pedagang, karena realitas yang sering terjadi pertama satu orang bisa memiliki dua sampai tiga kios karena menggunakan nama orang lain, yang kedua bisa saja terjadi persekongkolan antara asosiasi kemudian memasukan orang baru yang bukan pedagang lama ada disitu jadi betul-betul harus di verifikasi para pedagang pasar ini oleh Desper. (Ser)