Bantuan Pemerintah Provinsi Maluku Suda Tersalurkan Bagi Masyarakat KKT Dan MBD Terkena Dampak Gempa

Suara Reformasi Ambon.Com.gempa bumi melanda Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) beberapa waktu lalu, Pemerintah Provinsi Maluku lewat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku telah menyalurkan bantuan kepada dua Kabupaten tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku, Anos Yermias kepada wartawan media ini Selasa (24/1/2023) di balai rakyat karang panjang Ambon diminta bersedia memberikan komentar seputar bantuan pemerintah daerah kepada dua Kabupaten yang terkena gempa.

“Dua Kabupaten terkena dampak gempa bumi oleh pemerintah provinsi Maluku melalui kepada BPBD, Ir, Ismail Usemahu, MT, suda menyalurkan bantuan kesana dan kami mendapat informasi dari kepala BPBD saat kami berkoordinasi saat gempa bumi terjadi agar bantuan disalurkan dan lewat koordinasi yang dibangun Kepala BPBD mendapat perintah dari Gubernur Maluku, Drs Murad Ismail sehingga bantuan sudah disalurkan," kata Yermias

Menurutnya, meskipun bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Maluku masih jauh dari apa yang masyarakat harapkan tapi paling tidak lewat bantuan itu ikut membantu, bantuan tersebut diantaranya 2 ton beras, dan paket bantuan lain cuma sampai dengan hari ini kami juga belum mendapat laporan bay name bay adres s , untuk itu nanti minta laporan dari Kepala BPBD Provinsi Maluku agar kita tau masyarakat yang merasakan gempa bumi apakah semua suda dapat bantuan atau belum.

Lebih lanjut jelas Yermias, sampai saat ini komisi III DPRD Provinsi Maluku yang bermitra langsung dengan BPBD belum mendapat laporan apakah komisi akan mengagendakan untuk mendengarkan penjelasan dari BPBD alasan komisi III akan merencanakan ondespot ke KKT dan MBD.

“Batas Tanggap darurat gempa bumi melanda MBD dan KKT adalah tanggal 25 Januari 2023, untuk itu kami sebagai wakil rakyat berharap bila ada warga masyarakat yang menanggapi gempa belum mendapat bantuan, melalui camat setempat atau melalui BPBD Kabupaten segera melaporkan sehingga nantinya seluruh masyarakat kena gempa mendapat bantuan dari pemerintah.

"Terkait dengan kerusakan akibat gempa belum dilakukan rapat kerja dengan BPBD Provinsi Maluku sehingga kami belum mendapat gambaran apakah yang rusak rungan berapa, rusak berat berapa dan sterusnya," pinta Yermias.

Lebih lanjut Yermias katakan, Indonesia dan Maluku rawan gempa, olehnya pemerintah daerah mulai dari Kabupaten, Provinsi sampai dengan nasional mulai

Merencanakan anggaran tanggap darurat dan juga rekaferi atau rehabilitasi terhadap masalah gempa terjadi, jujur saja banyak masyarakat kecewa ketika terjadi gempa gudang rusak tapi bantuan untuk penangan tidak jalan contohnya gempa melanda kota Ambon dan Maluku tengah sampai sekarang mereka kena dampak belum juga dapat bantuan.(SR )