Ratusan Warga Ambon Serbu Pasar Murah

SUARAREFORMASI.COM.Ambon – Ratusan warga Kota Ambon menyerbu pasar murah yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) setempat di Pelabuhan Kecil (Pelabuhan Enrico), Kecamatan Sirimau, Kamis (11/7/2024).

Kegiatan yang diberi nama Gerakan Pangan Murah (GPM) itu digelar dalam upaya mengantisipasi inflasi, yang pada Juni 2024 lalu Kota Ambon sebagai “penyumbang” inflasi tertinggi mencapai 4,49 persen, dengan IHK sebesar 109,10. Sementara inflasi year on year (y-on-y) di Provinsi Maluku sebesar 3,63 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,78.

Penjabat (Pj) Walikota Ambon, Dominggus Nicodemus Kaya mengatakan, Gerakan Pangan Murah itu dilaksanakan setiap Minggu, empat kali dalam sebulan.

“Daya beli warga Kota Ambon mengalami penurunan. Dengan Gerakan Pangan Murah kita berharap bisa membantu kebutuhan pokok warga Kota Ambon,” kata Dominggus Nicodemus Kaya.

Dia menerangkan, Gerakan Pangan Murah merupakan langkah intervensi dari Pemkot Ambon untuk menekan laju inflasi.

Bahan kebutuhan pokok yang dijual di tempat itu sangat murah di bawah harga pasar, antara lain beras premium Rp 55.000/5 kg, Beras Kita Premium Rp 60.000/5 kg, telur ayam Rp 60.000/rak, minyak goreng Rp 14 000/liter, gula pasir Rp 16 000/kg.

Selain itu, bawang merah Rp 25.000/kg, bawang putih Rp 25.000/kg, tomat Rp 25.000/kg, sayur sawi/bayam/kangkung Rp 6.000/kg, cabe keriting Rp 35.000/kg, cabe rawit Rp 30.000/kg, Ikan Kembung/Lema Rp 15.000/kg.

Menurut Kaya, digelarnya pasar murah itu juga bertujuan agar para pedagang di pasar tidak bisa menaikan harga. Selain itu, untuk menjaga agar tidak terjadi lonjakan harga di pasaran.

Dia menjelaskan, lokasi yang dipilih untuk kegiatan tersebut yakni Pelabuhan Enrico, dimaksudkan agar tidak terjadi konfrontasi dengan pedagang lama di Pasar Tradisional Mardika.

Dikatakan, Gerakan Pangan Murah merupakan program resmi Pemerintah Pusat, yang diterapkan di seluruh Indonesia.

“Inflasi terkadang mengalami perubahan, naik-turun. Jika pangan stabil, maka tidak ada intervensi dari pemerintah. Namun, jika perlu, maka akan digelar lagi. Jadi fleksibel,” ujarnya.

Dia menambahkan, jika masih terjadi inflasi, yang dirujuk berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan kajian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, tentu akan ada langkah intervensi dari pemerintah. (SER)