KTU Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon Enggan Bicara Soal Hans Mamengko.

Suara Reformasi.Com.Ambon.Juru bicara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon, Yovi tidak mau berkomentar atau berpendapat soal, Kepala UPP kelas III Wonrely, Hans Mamengko.

Hans semenjak dilantik pada bulan Oktober 2022 hingga saat ini berada diluar daerah dan tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagai kepala UPP Wonrely.

"Soal pa Hans saya belum mengetahuinya, karena saya baru betugas dan menjabat sebagai KTU baru sekitar dua bulan, dan tidak tau persis. Sebaiknya kita bicara soal penataan pelabuhan Ambon, " Ujar Yovi, kepada media ini di kantor Syahbandar Ambon Selasa (11/07/23) pagi.

Menurut Yovi,Tidak tahu kondisi terakhir soal yang bersangkutan, tetapi bagaimana yang jelas kalau Ambon sedang menata dari berbagai macam aspek; terutama pada pelayanan kepada masyarakat, termasuk sarana dan prasarana. "kita coba perbaiki, disana itu kalau kapal datang itu penuh sehingga menimbulkan kemacetan sampai diujung sana. Oleh karena itu kita sedang komunikasikan dengan pihak terkait sehingga nantinya mengerucut, dari Pelindo, KP3, pengguna jasa semuanya termasuk perbaikan terhadap tiga lini, sehingga tidak menimbulkan penumpukan, " Ungkap Yovi.

Menurutnya, kebijakan KSOP Ambon, yaitu proses menata kembali sehingga kota Ambon kedepan bisa dilirik oleh para investor. Mengapa hal perlu dilakukan penataan kembali, karena pelabuhan kita ini kedepan dijadikan pelabuhan eksport. "Jadi kalau pelabuhannya semraut tidak ditatah dengan baik, tentu investor akan berpikir dua kali, " Ujarnya Yovi

yang mengaku baru dua bulan ditempatkan di Ambon ini.Meski begitu, Yovi yang pernah mengecap tugasnya pada Balai Tekhnologi keselamatan pelayaran BTKP, KSOP Semarang, Jawa Tengah hingga Provinsi Banten, hingga bertugas pada Direktorat KPLP, navigasi Sorong, Navigasi Samarinda ini, berharap para pengguna jasa untuk bersama-sama berelaborasi, bersinergi mendukung penataan pelabuhan Yos Soedarso Ambon kedepan yang lebih baik.

Untuk diketahui, Hans Mamengko, diduga hampir setahun terakhir, meninggalkan tanggungjawabnya sebagai kepala kantor UUP kelas III Wonrely selama kurang lebih satu tahun terkahir.

Hans Mamengko, cenderung lebih banyak melaksanakan dinas di luar daerah.

Ketidakpatuhan itu, oleh tokoh masyarakat Wonrely meminta supaya yang bersangkutan diganti oleh putra daerah.

"Kewenangan menempatkan petugas ASN sebagai kepala UPP Kelas III Wonrely adalah urusan pemerintah pusat dalam hal ini, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tetapi kami sebagai tokoh masyarakat menyarankan dan menginginkan, sebaiknya harus orang dan atau putra daerah, "tandas Amma Samloy.(Ser)