Insentif Nakes Tak Kunjung Dibayar, Pattiasina Cecar Dirut RSUD Haulussy

Ambon.Suara Reformasi.Com. Direktur RSUD Haulussy Ambon Nazarudin, kembali mendapat sorotan tajam dari Komisi IV DPRD Maluku, lantaran hingga hari ini, pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) yang melayani pasien Covid-19 tidak kunjung cair.

DPRD menganggap Nazarudin, tidak bertanggung jawab dengan alasan yang berbelit-belit dan terkesan dibuat-buat.

Meski beberapa tahapan telah dilalui, namun Nazarudin kembali beralasan ikhwal instruksi dari Inspektorat sehingga tim juknis harus melengkapi dokumen terkait sosialisasi terhadap para nakes.

Menanggapi hal tersebut, Anggoota Komisi IV DPRD Maluku Elviana Pattiasina menaikkan pitam dan mencecar Nazaruddin yang gemar berkilah di hadapan DPRD itu.

”Saya masih belum puas dengan teknis yang disiapkan untuk sosialisasi dan realisasi pembayaran jasa Covid-19,” cecar Pattiasina, Jumat (32/3/2023).

Pattiasina meminta Nazarudin agar tidak berbelit-belit, sebab banyak nakes yang membutuhkan haknya itu segera.

“Kenapa harus disanggupi pembayaran di muka lebaran, tidak bisa dibilang sebelum Paskah atau Jumat Agung? Ada banyak juga nakes yang diperlukan untuk kebutuhan pangkat sidi baru, itu juga harus dipertimbangkan,” tukas Pattiasina.

“Yang kerja ini kan bagian keuangan, kerja tim seperti yang dijelaskan harus dicairkan ke rekening masing-masing nakes. Jika sampai tanggal 6 April belum juga bisa dicairkan, maka saya anggap ini alasan yang dibuat-buat karena tidak mau kerja keras,” sambungnya.

Menurutnya, persoalan ini sudah cukup lama. “Ini sudah tahun ke berapa? Jangan ada lagi alasan, tolong dipertimbangkan lagi, tidak ada alasan tidak bisa cair pada tanggal 6 April. Sosialisasi tidak harus sampai berminggu-minggu, sehingga insentif sudah harus dapat direalisasi secepatnya. Bapak yang tahu dan paham kinerja dari staf keuangan bapak, kami minta kepastian kapan bisa dibayar,” ucap Pattiasina.

“Kalian harus kerja keras, tidak bisa main-main. Kami tidak akan memberikan ruang untuk bapak berkilah lagi pada tanggal 6 April. Semuanya sudah harus rampung. Uang itu sudah ada. Ini karena ketidak seriusan dari RSUD Haulussy menyelesaikan maaslah, kalau serius sudah selesai. Kekurangan Pimpinan RSUD Haulussy tidak ada koordinasi dengan kami. Hari ini sudah sekian kali, kepastian tanggal yang kami butuhkan. Revisi terhadap Juknis hanya perlu satu hari. Tidak ada alasan dipending satu atau dua minggu,” tutup politisi Partai Demokrat itu. (Ser)