Bangun Lab Uji Mutu, Maluku Diminta Siapkan SDM dan Data Empirik

JAKARTA.Suara Reformasi.Com Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional, Nyoto Suhitno mengemukakan dalam upaya proposal permintaan, laboratorium uji mutu dibangun di Provinsi Maluku, sebaiknya lebih diperdalam lagi analisisnya. Sebab laboratorium sebagaimana yang diminta tentu memerlukan berbagai kriteria pendukung.

Permintaan ditinjau kembalinya permohonan pembangunan Laboratorium uji mutu terhadap pala dan cengkeh itu, disampaikan Nyoto Suhitno usai pertemuan penyampaian aspirasi dari Komisi II DPRD Maluku dengan mitra strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional National Food Agency (NFA), Kamis (8/6/2023) sore.

Pertemuan itu dilaksanakan di ruang rapat lantai 4 Badan Pangan Nasional.

Permintaan diperdalamnya proposal itu, karena dipertimbangkan berbagai faktor penting terkait persiapan SDM, sarana dan prasarana.

“Ditinjau kembali karena barang mahal, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), kesiapan sarana prasarana dan kesiapan kemampuan anggaran baik di pusat maupun di daerah baik pembangunan maupun operasionalnya harus dipastikan ada, “ungkap eks Pegawai Depdagri ini.

Menurut Nyoto Suhitno, jika nantinya proposal itu disetujui dikhawatirkan kedepan mega proyek ini, akan menjadi proyek gagal yang berimplikasi kepada persoalan hukum.

“Kalau kita lihat UPTD-nya ini saja sumber daya manusianya masih terbatas, kalau ini disetujui jangan-jangan nanti malah mangkrak karena harga tanahnya sudah mahal, bangunannya mahal dan ini juga harus diefisiensi, kemudian pemanfaatan dari laboratorium itukan juga penting, berapa sih kemungkinan warga yang akan dilayani untuk kepentingan uji mutu kalau cukup banyak saya pikir memang mendesak bangat kalau masih bisa ditangani dengan kemitraan sebaiknya diberikan ruang untuk kemitraan, sasarannya begitu,”saran Suhitno.

Disinggung soal solusi dalam menghadapi kerawanan pangan, menurutnya, solusi yang harus diupayakan adalah penanganan keamanan pangan karena Provinsi Maluku masih terkait dengan pola pangan harapan.

“Harusnya kita tangani saja yang keamanan pangan, karena persoalan Maluku masih terkait dengan pola pangan harapan dan itu kita kejar dengan memberikan keamanan dan kenyamanan pangan yang ada di Provinsi Maluku,”ungkapnya seraya menambahkan, untuk uji mutu bisa dilakukan yang sifatnya local, kalau yang ekspor nanti karena itu masih menggunakan kemitraan dan kita sudah serahkan ke direkturnya yang memilih karena itu ada datanya.

Hal senada juga dikemukakan Direktur Penganekaragaman Pangan, Badan Pangan Nasional, Ibu Rina. Menurutnya, untuk sampai pada tahap itu pemerintah provinsi perlu melakukan kajian yang lebih mendalam; mulai dari kemampuan untuk penyediaan SDM-nya yang cukup tetapi kompetensinya termasuk kebijakan pemda dalam menyiapkan sarana prasarana untuk memberikan pelatihan kepada tenaga yang akan handal.

Pertanyaan apakah laboratorium bisa berfungsi dengan optimal? kalau tidak optimal bagaimana dengan investasinya sama saja dengan kita mangkrak nantinya.

“Jadi semangat untuk PADnya itu kita sangat hargai, tapi namun kita perlu mengkaji Kembali,” pinta Direktur Penganekaragaman Pangan ini seraya menekan jika itupun dananya bersumber dari APBN, Dana Alokasi Umum (DAU) ataupun APBD

“Menurut saya, sekalipun itu bersumber dari APBN, dana DAU ataupun dana APBD sendiri tapi pembangunan Laboratorium menurut kita perlu dikaji lebih jauh sejauhmana efektivitasnya mendongkrak PAD Provinsi Maluku,”sarannya

Sementara Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Nyoto Suhitno berpendapat, apabila proposal yang diajukan.(Ser)