Wabup Aru Sampaikan Nota Pengantar Ranperda Tentang Perubahan APBD 2022

Dobo .Suara Reformasi.Com.— Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Muin Sogalrey mewakili Bupati Johan Gonga menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2022 pada rapat paripurna di kantor DPRD setempat, Rabu (28/9).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Udin Belsigaway dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Drs. Mohamad Djumpa Forkopimda dan Para Pimpinan OPD setempat.

Bupati Johan Gonga melalui Wakilnya, Muin Sogalrey menyampaikan,sebagaimana diketahui bukan oleh keuangan Ranperda anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Tahun anggaran 2022 merupakan dokumen yang berisi kebijakan di bidang pendapatan belanja dan pembiayaan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD Tahun anggaran 2022 yang merupakan bagian dari target pemerintah pusat yang telah mengusung tema kebijakan fiskal Tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam penyusunan APBD dalam melakukan sinergitas dengan dukungan pemulihan ekonomi nasional yang merebaknya wabah global Covid-19 sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun anggaran 2022 yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

“Hal ini merupakan kelanjutan dari apa yang telah disepakati sebelumnya melalui pembahasan kebijakan umum (KUA-PPAS) sebagai pedoman penyusunan Raperda perubahan APBD Tahun 2022,” ujar Sogalrey.

Terkait dengan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun anggaran 2022 kata Sogalrey, tentu mempertimbangkan kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan penyesuaian dana transfer pemulihan pemulihan ekonomi nasional dan.

Selain itu, perubahan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan lain yang bersifat wajib, mengikat dan mendesak yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepuluan Aru maupun untuk menyesuaikan anggaran pendapatan dan prioritas yang belum tercantum dalam APBD di Tahun 2022.

“Kami berterima kasih kepada ketua, para wakil ketua dan anggota, serta para anggota banggar DPRD atas berbagai masukan yang diberikan dalam rancangan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2022. Harapan kita bersama agar indikator penyelenggara kinerja yang tertuang dalam postur Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2022 dapat digunakan sebaik mungkin dalam rangka percepatan pembangunan dan pembangunan target visi dan misi Pemerintah Daerah,” ucap Sogalrey.

Pada forum yang mulia ini tambah Sogalrey, secara formal kinerja ekonomi daerah dan sasaran pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2022 telah kami tampilkan pada rapat paripurna sebelumnya. Yang jika dinilai secara komprehensif APBD Tahun anggaran 2022 adalah sebuah tantangan yang sangat sulit bagi Pemerintah, di tengah ketidakpastian yang tinggi akibat dampak pandemi Covid-19, yang menciptakan tekanan di perekonomian dunia. Kesesuaian terpadu APBN dengan APBD Tahun anggaran 2022, menjadi salah satu instrumen utama yang memiliki dampak dimensi yang sangat luas baik dalam melanjutkan pemulihan diberbagai sektor demi mendukung proses pemulhan perekonomian nasional berkelanjutan, sebagaimana asumsi kinerja ekonomi nasional yang disampaikan oleh pemerintah,

“Tentu kondisi ini juga berdampak pada capaian ekonomi makro kita tahun 2022 dan 2023 nanti. Meskipun demikian kita harus tetap (SR).