SAMPONO MENGAPRESIASI BANTUAN KAPAL DARI PEMERINTAH PUSAT, TAPI KEDEPAN KAPALNYA HARUS SESUAI DENGAN KONDISI PERAIRAN MALUKU.

Ambon.Suara Reformasi.Com.Nono Sampono Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Senator asal daerah pemilihan Provinsi Maluku ini menilai, penambahan satu unit kapal penupang dari Kementerian Perhubungan laut RI sangat diapresiasinya. Namun bantuan kapal penumpang seperti itu sebaiknya perlu diperbanyak untuk menambah dan mempermudah akses kapal pesiar di provinsi Maluku.

Kita tahu pasti, provinsi kita ini kan wilayah lautnya sangat luas dari daratan dan kita kebanyakan pulau-pulau maka diperlukan pergerakan kapal yang besar dan cepat. Apalagi kondisi perairan kita ini, cuaca berubah sewaktu-waktu maka kita tentu membutuhkan jenis kapal yang agak besar.

Saya mencontohkan pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) telah memperoleh bantuan satu unit kapal roroh dari pemerintah pusat. Jadi kita juga harus punya type kapal jenis seperti itu.

"Tuntutannya bukan sekedar tambah satu harusnya lebih, tapi satunya sudah baik mudah-mudahan di tembak yang ada ni semakin menyempit karena kebutuhan karena kebutuhan bukan hanya satu, kebutuhannya lebih dari itu. "Ungkap Purnawirawan Bintang Tiga Kesatuan Pasukan Elit Korps Marinir TNI AL ini.

Pengetahuan kita bahwa Tool laut ini disubsidi tapi sekarang belum mendatangkan hasil ekonomi yang lebih, kita masih subsidi dan subsidi ini terasa di Kementerian Perhubungan cukup berat kalau dipaksakan terus. Tetapi kebutuhan bagaimana mengisi simpul-simpul logistik dan manusia di daerah kepulauan ini maka bantuan kapal perlu ditambah.

Untuk memenuhi seluruh kebutuhan Tol laut di Provinsi Maluku, berapa kebutuhan kapal yang harus dipenuhi pemerintah daerah,

Kalau tadi dilihat dari simpul itu, Ambon sebagai induknya simpul-simpul kecil dari provinsi lain tapi kabupaten/kota kita juga yang jauh seperti Maluku Barat Daya (MBD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Kota Tual, Kabupaten Aru, harus terkoneksi dengan Kota Ambon agar dari faktor jarak basudara di MBD misalnya lebih senang dengan di Kupang itu karena jaraknya dekat jadi kita harus membuka diri karena bicara kost jaraknya juga menjadi bagian perhatian tetapi dari sistem terkoneksi dia menjadi simpulnya di kota Ambon dan perlu adanya penambahan armada untuk provinsi Maluku.

Jadi ini juga menjadi perhatian pemerintah daerah bahwa setiap permintaan kapal dari pusat pemerintah harus kapal yang diminta ukurannya agak besar kerena kita tahu bahwa wilayah perairan kita cukup besar dan luas maka diperlukan jenis kapal yang agak besar.

"Yah kapalnya musti cukup besar, kaya roroh jadi ya harusnya... bukan sekedar fery, bukan sekedar kapal cepat harus kapal yang diberikan kapal jenis roroh begitulah karena Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah punya, baru saja NTT terima Roroh itu kapalnya besar dan itu bisa dipakai untuk angkut mobil dan segala macam." Ungkap Sampono.

Untuk diketahui bahwa pada tahun 2023 ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan Laut akan menambah satu unit kapal untuk menambah armada kapal penumpang di provinsi Maluku. Dengan demikian provinsi Maluku telah memiliki kapal pendukung tol laut sebanyak 24 unit.

Sebagai pendukung tol laut provinsi Maluku diperlukan pembangunan Ambon New Port dan ini harus mendapat dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah daerah.

Kebijakan itu harus sejalan dengan arah dan kebijakan pemerintah pusat.Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo telah membuat kebijakan Indonesia sebagai negara poros maritim maka kita sebagai daerah kepulauan seharusnya menjadikan provinsi Maluku sebagai salah satu pusat penghubung logistik ke kawasan timur. Pada dasarnya kita memikirkan bagaimana Pulau Sam di ujung Pulau Sumatera dijadikan sebagai pelabuhan logistik ke kawasan barat, maka di Indonesia Timur kota Ambon kita jadikan sebagai sentral logistik dimaksud maka Ambon New Port harus dibangun.

"Jadi bukan hanya bicara ambisi senjata laut tetapi dalam rangka memenuhi kebutuhan logistik menampung potensi logistik di timur sekaligus juga menerima kebutuhan kita juga harus tertampung disini katakanlah Ambon News Port sebagai pembekap katakanlah sebagai Singapura Kecil.

Upaya DPDRI dalam mengkomunikasikan pembangunan Ambon New Port dengan pemerintah pusat kedepan kata Nono Sampono himbauan (anggota DPD RI) dapil Maluku masih terus melakukan upaya komunikasi intensif dengan semua pihak.

“Kita kan terus membangun komunikasi memang kita mendapat jawaban bahwa nanti dulu untuk sementara kita belum ke arah itu kita bicara yang ada saja dulu,” tandasnya. (SR).