RAKORTEK BPBD PROVINSI MALUKU, PJ. GUBERNUR MALUKU : TAHUN 2024 KAB/KOTA HARUS SERIUS DALAM PENILAIAN IKD

SuaraReformasi.Com.Ambon,Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku menggelar Rapat Koordinasi Teknis Kebencanaan tingkat Provinsi Maluku yang berlangsung di Hotel Manise Ambon, Selasa (7/5/2024).

Rakortek dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku Dominggus Kaya mewakili Pj. Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, yang dihadiri oleh Kepala OPD terkait Kebencanaan, para Kepala Pelaksana BPBD kabupaten/kota se-Maluku dengan menghadirkan narasumber dari Biro Perencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pj. Gubernur Maluku Sadali Ie dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku Dominggus Kaya, mengatakan bahwa dirinya menyambut baik pelaksanaan rakortek BPBD se-provinsi Mauluku, dengan tema : penanggulangan bencana yang inovatif, adaptif dan berkelanjutan.

“Trend kejadian bencana di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, begitu pun halnya dengan Provinsi Maluku yang sampai saat ini masih berada dalam zona risiko tinggi terhadap bencana.” Jelasnya.

Ia mengatakan, mengacu pada nilai indeks risiko bencana provinsi se-Indonesia tahun 2024, indeks risiko bencana di Maluku telah mengalami penurunan sebesar 2,38 poin dari tahun sebelumnya, dimana saat ini indeks risiko bencana Provinsi Maluku sebesar 160,03.

“Dengan posisi Provinsi Maluku yang masih berada pada daftar provinsi berisiko tinggi terhadap bencana, turut memberikan gambaran bagi kita semua bahwa permasalahan kebencanaan yang sangat kompleks perlu dijawab dengan upaya sistematis dan komprehensif untuk mengurangi risiko bencana di bumi raja-raja ini” ungkapnya.

Sementara itu dalam menjawab permasalahan kebencanaan, Dirinya menyampaikan tidak dapat dilakukan secara parsial, karena penanggulangan bencana seyogyanya dipandang sebagai urusan bersama yang membutuhkan koordinasi, kolaborasi dan kerja sama antar instansi/ lembaga bahkan dengan dukungan masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi.

“Untuk itu, rapat koordinasi yang diselenggarakan saat ini, harus dipandang sebagai wadah bertukar pikiran, mengembangkan gagasan dan menyatukan persepsi serta tindakan untuk mengurangi risiko bencana. Apalagi indeks risiko bencana provinsi sangat berkaitan dengan indeks risiko bencana masing-masing kabupaten/kota,”Himbaunya.

Salah satu hal yang perlu digaris bawahi, Ujarnya adalah bahwa nilai indeks risiko merupakan indikator kinerja kepala daerah, sedangkan nilai indeks kapasitas daerah (IKD) merupakan cerminan dari kinerja para kepala pelaksana BPBD.

“Saya berharap, jika pada tahun 2024 ini, semua kabupaten/kota dapat serius dalam penilaian IKD, sehingga nilai indeks risiko bencana dapat kita turunkan mulai dari level provinsi sampai dengan kabupaten/kota,” harapnya.

Mengutip arahan Wakil Presiden, K.H. Ma’ruf Amin pada acara Rakornas BNPB pada tanggal 23 April 2024, Pj. Gubernur dalam sambutan tertulisnya mengucapkan terdapat beberapa poin penting yang menjadi pijakan performa penanggulangan bencana saat ini, yaitu, kembangkan industrialisasi penanggulangan kebencanaan dengan penerapan teknologi dan inovasi, lakukan pemetaan risiko bencana secara tepat dan valid, perkuat pelayanan kebencanaan, terapkan kebijakan dan upaya pemulihan pasca bencana serta susun dan rencanakan pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana secara integratif dan tidak tumpang tindih.

“Untuk itu, saya ingatkan, perlu adanya keselarasan antara strategi dan kebijakan yang mampu menjawab tantangan perencanaan untuk antisipasi, pencegahan dan kesiapsiagaan. Selain itu, perlu adanya dukungan inovasi dan teknologi yang memungkinkan respon cepat, dalam menunjang.(Ser)