PJ Bupati SBB Tegaskan Tidak Boleh Ada ASN Terlibat Politik Praktis

SuaraReformasi.Com.SBB, Memasuki tahun politik, Penjabat Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Andi Candra As.Asudin. kembali menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di Kabupaten sbb agar tidak terlibat dalam dunia politik praktis.

Jika diketahui ada ASN terbukti terlibat dalam politik praktis , kata Pj Bupati, dirinya akan mengambil tindakan tegas kepada ASN yang bersangkutan.

” Tidak ada urusan politik disini. Saya ingatkan itu. Kita disini hanya bekerja, bekerja dan bekerja. Saya akan ambil tindakan tegas jika ada ASN di SBB yang terbukti terlibat dalam politik,” kata Andi Candra saat dikonfirmasi Lewat Watshap.appnya 13 -1-2024.

Dalam kesempatan lain,Bupati juga mengatakan bahwa Pemilu mendatang, ASN harus menjaga netralitas dan memegang teguh kode etik kepegawaian.

“Warga SBB membutuhkan ASN yang profesional dan netral. Saya tidak segan-segan memberikan sanksi apabila ada yang melanggar kode etik ASN,”kata PJ Bupati

Pria yang dikenal tegas ini menekankan, ASN di lingkungan Pemkab SBB harus turut serta menyukseskan jalannya Pemilu dengan tidak terlibat dalam mengkampanyekan bakal calon legislatif maupun calon Presiden dan wakil Presiden.

“ASN dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis atau memperlihatkan keberpihakannya terhadap salah satu calon,” ujarnya.

Ia meminta seluruh ASN khususnya di SBB untuk tetap fokus terhadap pelayanan masyarakat dengan penuh tanggung jawab.

“Setiap tindakan dan keputusan yang diambil harus didasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas serta pelayanan yang berkualitas,” tandasnya.

Selain itu juga saya himbaukan kepada seluruh Kepala Sekolah dari tingkat SD,SMP dan seluruh Kepala Puskesmas di 11 kecamatan kalau ada oknum” Caleg yang dengan sengaja membawa”Nama saya dengan cara meneror kalian, bahwa harus pilih saya kalau tidak Kalian saya akan mutasikan ke tempat tugas yang lain itu secepatnya, melakukan polaporan agar kita tindak lanjuti oknum”tersebut.

Kembali saya ingat kan kalau memang ada kepala sekolah dan kepala puskesmas yang di teror cepat melakukan pelaporan, kami akan tindak tegas agar di istirahatkan dari daftar Calon. Tutup.Pj. Bupati (Ser)