Penjabat Bupati Malra Drs. Jasmono, M.Si saat memimpin rapat bersama Forkopimda dan tokoh-tokoh agama terkait konflik horizontal warga.

SuaraReformasi.Com.Langgur– Konflik horizontal yang terjadi di Maluku Tenggara (Malra) dan telah menelan korban jiwa, jadi sorotan masyarakat setempat.

Sejumlah warga menilai, Pemda Malra dalam hal ini Penjabat Bupati Jasmono tidak mengupayakan proses rekonsiliasi, dan terkesan menghindari diri dari konflik yang terjadi.

Menyikapi hal tersebut, Pemda Malra lewat Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun angkat suara.

Kadis Kominfo setempat, Antonius Raharusun mengungkapkan, pada prinsipnya Pemda Malra mengapresiasi siapa saja baik itu warga masyarakat, OKP, politisi, akademisi dan lainnya yang turut menjalankan fungsi kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, lanjut Raharusun, pihaknya menyesalkan adanya pernyataan bahwa Pj Bupati Malra pada hampir setiap konflik horizontal terkesan menghindar dan tidak ingin melakukan upaya rekonsiliasi dengan mengajak dan melibatkan Tokoh adat, tokoh agama, elemen pemuda supaya duduk bersama-sama untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan konflik.

“Pernyataan ini menurut kami adalah keliru,” kata Raharusun di Langgur, Selasa (5/3/2024)

Apa yang disampaikan Raharusun bukan tanpa alasan, karena pada faktanya, Pj Buati Jasmono serius dalam mengupayakan rekonsiliasi dengan pihak-pihak dimaksud.

“Dokumentasi foto dan video dapat dilihat pada akun FB resmi Dinas Kominfo Maluku Tenggara dan channel youtube Diskominfo Maluku Tenggara. Selain itu, Pj Bupati senantiasa hadir bahkan disaat konflik sedang terjadi. Berdiri bersama-sama aparat TNI-Polri untuk meredahkan amarah dari warga yang terlibat dalam konflik,” tandas Raharusun.

“Hal itu tentu menjadi ancaman bagi nyawa Pj Bupati, namun sadar akan tugas dan tabggungjawabnya, beliau mengambil resiko itu,” imbuhnya.

Mantan Kabag Humas dan Protokoler itu mengungkapkan, hasil dari pertemuan bersama Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, Orangkay Langgur, Penjabat Kepala Ohoi Ohoijang, Lurah Ohoijang Watdek, OPD terkait dan pihak2 lainnya telah menghasilkan kebijakan yang dituangkan dalam Maklumat maupun Press Release tegas Pemerintah Daerah sebagaimana dibacakan dan telah disebarluaskan.

Menurut Raharusun, upaya menjaga kamtibmas, sesungguhnya bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemda serta TNI-Polri melainkan semua komponen termasuk didalamnya unsur kepemudaan yang ada di Malra.

“Alangkah bijaknya jika kita semua turut bersama-sama Pemda dan TNI-Polri mengusahakan rekonsiliasi atas konflik yang terjadi sehingga perdamaian bersama dapat dirasakan,” pungkasnya.(Ser)