Pemprov Siapkan Lahan Untuk Pembangunan Kantor Balai Perhubungan

Ambon.Suara Reformasi.Com.Pemerintah Provinsi Maluku telah mempersiapkan lahan untuk pembangunan kantor balai perhubungan wilayah Maluku di Ambon

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Saudah Tethool Tuwankotta, kepada wartawan di balai rakyat karang panjang Ambon Jumat (16/6/2023) saat pihaknya bersedia memberikan penjelasan soal hasil pertemuan dengan mitra terkait dalam rangka pembangunan kantor balai perhubungan yang defenitif.

"Rapat Komisi III kali ini dengan Balai perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Aset Daeah dan Biro Umum Kantor Gubernur Maluku.membahas mengenai aset daerah dan ada permintaan dari kementrian perhubungan untuk pemerintah daerah menyiapkan lahan bagi balai perhubungan untuk membangun sebuah kantor parmanen," jelas Saudah Tethool.

Menurutnya, Kementrian Perhubungan RI kedepan berjanji akan menjawab berbagai kebutuhan di Provinsi Maluku dan dewan bersama aset daerah telah tinjau lokasi dimana akan dibangun kantor Balai Perhubungan adalah lokasi tanah milik pemerintah provinsi maluku di karang panjang Ambon dan pemerintahan provinsi telah hibahkan ke pemerintah pusat.

" Kondisi cuaca di Maluku semakin tidak kondusif akibat hujan dan luapan air di beberapa kali mati di Kota Ambon akibat timbunan sedimen makanya kita minta dari Balai Sungei Wilayah Maluku untuk mengeruk sedimen yang ada di kali di Kota Ambon sehingga bole memperkecil terjadi banjir dan genangan air merembet ke rumah penduduk," pinta Tethool.

Menurutnya, menjadi kesulitan adalah saat pihak Balai Sungei menggerakan alat berat untuk masuk ke lokasi pengerukan sedimen di kali mati, menjadi halangan alat berat pasti melewati pemukiman penduduk dengan melewati jembatan dibuat masyarakat hal ini perlu koordinasi dan rapat bersama dengan semua dinas terkait sehingga proses nantjnya bole berjalan dengan baik.

" Kita komisi III DPRD Provinsi Maluku mengusulkan agar prose pengerukan dilakukan nantinya dimasukan dalam kategori pra bencana sebelum terjadi hujan sehingga secara pertanggung jawaban itu bisa tertanggung jawab karena sekarang mereka membongkar dan mengeruk sedimen tapi besok lagi tertutup maka akan terjadi temuan makanya diusut tapi kalau pengerukan sebelum hujan maka secara administrasi tertanggung jawab," ujar Tethool.

Lebih lanjut jelas Tethool, rapat lanjutan nantinya bersama pemerintah provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon terkait aset pemerintah termasuk talut, jembatan nantinya dibongkar dalam rangka balai sungai memasukan alat berat ke lokasi pengerukan di sungei-sungei di Kota Ambon.(Ser)