Kunjungan Komisi V DPRD RI Kita Sangat Apresiasin

Ambon.Suara Reformasi.Com. Rencana Kunjungan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) sesuai rencana tanggal 19 Desember di Provinsi Maluku perlu diapresiasi dan mendapat dukungan sepenuh hati masyarakat Maluku dalam rangka pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat ben cana alam beberapa waktu lalu melanda Maluku maupun usul pembangunan belum mendapat perhatian Pemerintah Pusat (Pempus).

Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Maluku Tengah, Ulis Boru, wartawan kepada di balai rakyat karang panjang Ambon Kamis (15/12) usai pertemuan bersama Komisi III DPRD Provinsi Maluku bersama mitra terkait membahas kesiapan pemerintah provinsi Maluku dan 11 Kabupaten/Kota dalam menyampaikan berbagai persoalan infrastruktur pembangunan nantinya sampaiakan kepada Komisi V DPR RI.

“Intinya kita sangat memberikan apresiasi terkait dengan kunjungan komisi V DPR RI karna memang komisi V membidangi masalah infrastruktur dan selama ini belum pernah kunjungan Komisi V DPR RI di Maluku dan kita bersyukur tanggal 19 dilakukan kunjungan, lalu nanti ada beberapa agenda yang akan diberitahukan serta mengingat beberapa infrastruktur jalan dan jembatan,perumahan dan mereka melihat secara langsung kondisi masyarakat riil yang ada di sana dengan komisi seperti ini," kata Boru

Lebih lanjut kata Ulis Boru, khususnya Kabupaten Maluku Tengah menyangkut masalah perlu mendapat perhatian Pemerintah Pusat diantaranya rumah tidak layak huni di Kabupaten Maluku Tengah terbanyak di Provinsi Maluku 19 ribu lebih unit belum termasuk deklok dan kawasan adat terpencil berada di daerah pegunungan harus diintervensi.

" Kita dalam beberapa tahun telah menyampaikan kepada Pempus masalah yang terjadi lewat Kementerian PUPR dan telah mendapat legitimasi terutama soal administrasi sudah lengkap tapi tinggal kembali kemampuan anggaran pusat untuk membiyayai contohnya pernah mengusulkan rumah susun, sampai sekarang dua tahun lebih belum juga terealisasi, kemudian rumah khusus di Komunitas adat terpencil Huaulu di Kecamatan Tehoru di Hiliana dusun Manuala sudah diusulkan tapi belum terealisasi," pinta Boru.

Menurutnya, harapan dengan komisi kedatangan V DPR RI dapat membawa angin segar terutama berbagai persoalan yang belum terakumudir dapat terungkap lewat paparan dari pimpinan daerah terhadap persoalan pembangunan di Kabupaten masing-masing sehingga dapat menjadi bahan komisi V DPR RI untuk dianggarkan lewat dana APBN.(SR) )