KPK Warning TAPD Jangan Bangun Konspirasi Untuk Garap APBD

SuaraReformasi.Com.Malteng.Kepala Satuan Tugas Korsup KPK, Dian Patria mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk tidak membangun konspirasi dengan anggota DPRD guna menggarap keuangan daerah. Pasalnya selain akan memicu praktek korupsi kolusi dan nepotisme,namun juga akan mengakibatkan pembangunan daerah lambat bahkan akan sulit berkembang.

"Jangan sampai TAPD berkonspirasi dengan Dewan. Anggaran sudah kecil malah di kerok lagi. Saya ingatkan kegiatan bagi bagi projek,bagi bagi paket akan diketahui. Jika demikian,tentu akan kita sikat,"tegasnya kepada wartawan usai kegiatan akselerasi pencegahan korupsi lingkup Pemkab Malteng di kantor bupati Malteng,Rabu (06/12/2023).

Patria menjelaskan masa kadaluarsa tindak pidana korupsi adalah 18 tahun,jadi pasti praktek yang memicu tindak pidana korupsi itu tetap akan diketahui nantinya.

"Masa datluarsa tindak pidana korupsi itu 18 tahun. Jadi pasti akan diketahui nantinya. Saya perlu mengingatkan hal ini,apalagi APBD Malteng tergolong sangat kecil dan masih mengharapkan bantuan dana dari pusat,"ingat Patria.

Dikatakan Pemkab dan TAPD tidak perlu memaksa pokok pikiran (Pokir) plus anggota dewan untuk di masukan dalam APBD. Pokir Plus adalah bentuk pelanggaran hukum. Pasalnya diusulkan dan langsung di kerjakan sendiri oleh anggota DPRD atau pihak lain yang ditunjuk oleh anggota legislatif.

"Pokir Plus itu melanggar aturan. Itu diusulkan sendiri oleh anggota DPRD,kemudian dia pula yang mengerjakan. Tentu ini pelanggaran hukum. Kalau masih ada yang mencoba bermain,ya akan kita sikat,"tegas Patria.

Pemaksaan pokok pikiran yang tidak sesuai aturan tentu akan membebani anggaran daerah.

Patria meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak membangun konspirasi dengan DPRD.

kPK sambung Patria meminta praktek bagi bagi proyek tidak dilakukan jajaran pemerintah kabupaten Maluku Tengah.

"Anggaran yang sudah kecil itu kalau kemudian dilakukan dengan praktek bagi-bagi proyek,bagi-bagi paket itu akan menguras keuangan negara dan memperlambat pembangunan daerah. kPK tidak akan membiarkan hal itu. Tetap akan kita ketahui,KPK perlu ingatkan itu. Jika masih saja kepala batu akan kita sikat,"lanjut tegasnya.

"Jangan dipaksa mendorong Pokir tidak sesuai aturan. Mestinya, satu minggu sebelum musyawarah pikir sudah harus dimasukkan. Anggara daerah yang tergolong kecil itu otomatis akan membenahi keuangan daerah. Jangan TAPD berkonspirasi dengan dewan,"timpal Patria (***)