Komisi III DPRD Provinsi Maluku "Ngamuk” di BNPB RI

AMBON. Suara Reformasi.Com.Komisi III DPRD Provinsi Maluku, “ngamuk” di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, karena tidak direspon terkait bencana di Provinsi Maluku. Sementara Kementerian PUPR diapresiasi karena disambut “hangat” dan siap bangun infrastruktur yang rusak.

Ini setelah kehadiran Komisi III DPRD Provinsi Maluku, di BNPB bersama Kadis PUPR Provinsi dan kabupaten/kota, Kadis Pemukiman dan perumahan Provinsi dan kabupaten/kota, serta Kepala BPBD Provinsi dan kabupaten/kota, melapor bencana di Provinsi Maluku, lembaga yang menangani khusus bencana itu, Kamis (28/7/2022).

Para anggota Komisi III ”ngamuk” pukul meja ketika bertemu dengan salah satu Kepala Bagian di BNPB. Namun, ketika rombongan di Kementerian PUPR direspon positif dengan seluruh pejabat terkait yang hadir di Kementerian yang membidangi infrastruktur itu, Kamis (28/7/2022).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Frangkois Orno mengatakan, kehadiran pihaknya bersama Dinas PUPR Provinsi, kabupaten/kota dan BPBD, menindaklanjuti pertemuan sebelumnya dengan BNPB RI, terkait bencana di Maluku.”Ketika penyampaian aspirasi saat itu kami bertemu denga Direktur Darurat Bencana BNPB. Katanya ada dana siap pakai, namun harus ada pernyataan darurat bencana dari Kepala daerah dan tim reaksi cepat melakukan identifikasi, “kata Orno, ketika dihubungi DINAMIKAMALUKU.COM, Kamis (28/7/2022).

Dia mengaku, setelah kembali di Jakarta, pihaknya menggelar rapat koordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Maluku, kabupaten/kota, BPBD dan Dinas Pemukiman provinsi dan kabupaten/kota. “Nah, ketika kita rakor itu semua persyaratan yang diminta BNPB sudah dipenuhi,”terangnya.

Hanya saja, kesal dia, ketika Komisi III kembali bersama Kepala Dinas PUPR Provinsi, kabupaten/Kota, BPBD Provinsi, kabupaten/kota, dan Dinas perumahan provinsi dan kabupaten/kota, mendatangi BNPB, ternyata diterima salah satu Kepala Bagian di BNPB. ”Jadi memang Kepala Bagian itu dalam pertemuan menyampaikan soal administrasi yang harus disiapkan untuk mendapatkan dana siap pakai dari Kementerian Keuangan untuk bangun infrastruktur yang rusak akibat bencana sesuai regulasi di BNPB,”terangnya.

Politisi PDIP dari daerah pemilihan KKT-MBD ini mengakui, hasil penjelasan Kepala Bagian tersebut mendapat reaksi dari hampir seluruh anggota Komisi III dengan memukul meja. ”Jadi memang ada respon dari teman-teman Komisi III. Saya katakan bahwa kita bawa dokumen lengkap. Bahkan, kita bawa SK Gubernur. Nah, kalau ada dokumen belum lengkap kami Lengkapi,”tegasnya.

Orno menegaskan, kehadiran pihaknya bersama instansi teknis terkait karena di Maluku darurat bencana yang masif akibat curah hujan tinggi.”Banjir dan longsor terjadi di Kabupaten/kota. Infrastruktur jalan dan jembatan serta tanggul rusak. Tapi, BNPB seolah-olah tutup mata bagi Maluku,”kesalnya.

Kandidat anggota DPD RI periode 2024-2029 ini membandingkan, jika terjadi di bencana di Pulau Jawa, dan diberitakan secara masif oleh media mendapat perhatian serius BNPB.”Bahkan Kepala BPNB dan direkturnya turun langsung. Tapi kami di Maluku bencana sering terjadi, tapi tidak ada perhatian serius dari BNPB,”tegasnya.

Kendati begitu, dia mengaku, Kepala BPBD Provinsi dan kabupaten/kota ditahan BNPB.”Mereka ditahan untuk melengkapi administrasi. Mudah-mudahan kita dapat bantuan dana siap pakai,”bebernya.

Soal pertemuan Komisi III bersama Dinas PUPR Provinsi, kabupaten/ Kota dan Dinas terkait di Kementerian PUPR, dia mengapresiasi karena mereka diterima seluruh pejabat terkait.”Kalau di Kementerian PUPR kami apresiasi karena diterima seluruh pejabat terkait. Ada bina marga, cipta Karya dilengkapi tim teknis. Bahkan kami siap dibantu,”sebutnya.

Kadis PUPR Provinsi Maluku, DR Muhamat Marasabessy, ST, SP, M.Tech mengatakan, rombongan Komisi III bersama pihaknya ditemui, Kepala Biro Perencanaa dan kerjasama luar negeri Kementerian PUPR, Edi Juarsa, M.Tech, Direktur Operasi dan Pemelih.( SR)