Kadis LHP Akui TPA Benowo Bisa Jadi Contoh Untuk Sampah Kota Ambon

Surabaya, PPID.- Musyawarah Nasional (Munas) APEKSIVII, akan membawa berkah bagi Pemerintah Kota Ambon, dalam penanganan masalah sampah di Ibu Kota Provinsi Maluku. Hal itu lantaran, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon, Alfredo Hehamahua, bersama Kadis Lingkungan Hidup Kota se-Indonesia, mendatangi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo, yang terletak di Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya.

Kadis LHP mengatakan, sampah yang dihasilkan dari TPA dengan memiliki luas 37,5 hektar itu mampu diolah menjadi energi listrik yang mampu menerangi dan memenuhi kebutuhan bagi warga Surabaya.

"TPA Benowo bukan hanya sekedar sebagai tempat pembuangan sampah, tetapi juga sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). PLTSa Benowo ini merupakan PLTSa pertama dan terbesar di Indonesia. PLTSa ini dikembangkan oleh Pemkot Surabaya dan diresmikan oleh Presiden RI, pada Mei 2021, sebagai tempat pengolah sampah menjadi energi listrik,"kata dia, kepada Tim Media Center Pemkot, di Kota Surabaya, Rabu (7/5).

Menurut dia, dengan melihat pengolahan sampah di TPA tersebut, maka bisa dikembangkan di Kota Ambon. Meski bukanlah hal yang mudah.

"TPA Benowo menerima sampah sebanyak 1.600 ton per hari dan untuk PLTS sendiri dikelola oleh PT Sumber Organik itu sebesar 1000 ton per hari untuk menghasilkan listrik 9 MWatt, sementara 600 ton yang sisa itu dikelola oleh pihak ketiga yang lain, yang dimana menjual listrik ke PLN kurang lebih 1 hingga 2 MWatt per hari. Dan ini juga bisa kita kembangkan di Kota Ambon, tetapi memang bukan hal yang mudah," papar Kadis.

Dikatakan, TPA Benowo memang sangat layak untuk dijadikan sebagai contoh pengolahan sampah di Indonesia, termasuk Kota Ambon.

"Apalagi di Surabaya ini, didukung betul oleh 191 TPS, kemudian ada TPS 3R itu 13 unit dengan jumlah armada kurang lebih 600 unit, dan sebagian besar armada itu konvektor ada 300 unit armada., sehingga ini memang jadi contoh bagi kita, jika ingin Ambon bebas sampah," bebernya.

Selain itu, kata Hehamahua, dalam

forum lingkungan hidup se-Indonesia yang bertemakan, "Indonesia darurat sampah, bagaimana strategi penanganannya" seluruh perwakilan Kota se-Indonesia, telah banyak mendapatkan masukan untuk pengolahan sampah didaerahnya masing-masing.

"Dari forum inilah kita banyak mendapatkan sebagai masukan dan cara untuk penanganan sampah. Apalagi setelah kita mengunjungi TPA Bewono itu,"tandasnya.

Ditempat terpisah, juga dilaksanakan kegiatan Forum Kepala Bappeda Kota Seluruh Indonesia (BAKTI) tahun 2025 dengan tema : Optimalisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai Dasar Kebijakan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Sekretaris Bapedda-Litbang Kota Ambon, Ansyerin Horhoruw mengatakan, adanya sinergitas antar daerah, dan permasalahan-pemasalahan yang di hadapi Bappeda Kota seluruh Indonesia, dapat di selesaikan bersama-sama.

"Pertemuan ini juga sangat penting dan strategis untuk membahas berbagai isu strategis terkait perencanaan pembangunan daerah khususnya. Kegiatan di buka oleh ketua Forum BAKTI bapak Harey Hadi, (kepala Bappedalitbang kota Palembang), dan dihadiri bapak Wamendagri Bima Arya,"ujarnya.

Dikatakan, dalam kegiatan tersebut terdapat sejumlah narasumber penting yang ikut membawakan materi. Semisal Deputi Bidang statistik sosial, BPS Ateng Hartono, dengan materi :Kolaborasi data tunggal sosial ekonomi nasional.

"Executive director sekretariat satu data pusat kementerian PPN/Bappenas (Dini Magfira,P.hd, dengan materi, Implikasi data tunggal sosial ekonomi nasional terhadap perencanaan pembangunan. Plt Kepala Pusat data dan informasi Kementerian Sosial RI, dengan materi Implikasi DTSEN terhadap kebijakan bantuan sosial,"paparnya.

Dirinya berharap, dengan adanya DTSEN yg telah di tetapkan melalui Inpres nomor 4 tahun 2025 sebagai data terpadu sebagai hasil integrasi tiga pangkalan data yaitu DTKS, Regsosek dan P3KE dapat menjadi acuan dalam penetapan pemberian bantuan atau pemberdayaan sosial sehingga dapat meminimalisir penyaluran bantuan sosial dari pemerintah yang tidak tepat sasaran.

"Dapat bertukar informasi terkait kebijakan pusat maupun daerah, mengetahui praktek-praktek baik dan inovasi yang dapat di tiru, modifikasi dan di terapkan di Ambon,"tutup Horhoruw. (MCAMBON)