Jasmono "Tak Pantas" Jadi Sekda Maluku

Ambon,Suara Reformasi.Com.Tim Seleksi Daerah (Selekda) Provinsi Maluku, yang diketuai Rektor Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Martinus J. Sapteno, telah selesai melakukan seleksi terhadap pejabat tinggi pratama yang mencalonkan diri sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku.

Semua seleksi yang telah dijalankan tim selekda Maluku, beberapa waktu lalu telah dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk selanjutnya selanjutnya Provinsi di Jakarta.

Tiga pejabat tinggi di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, mencalonkan diri untuk mengisi "kursi" Sekda Provinsi Maluku yang defenitif. Ketiga pejabat tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku, Jasmono, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku, Hadi Sulaiman, dan Sadali Yaitu Penjabat Sekda Maluku dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.

Berdasarkan penelusuran media ini, Senin (29/08/2022) telah beredar kabar bahwa Kepala BKD Provinsi Maluku, Jasmono menjadi Sekda Maluku defenitif. Bahkan kabar ini sudah menjadi perbincangan hangat disebagian kalangan ASN di Kantor Gubernur Maluku.

Tetapi, ada sebagian ASN di lingkup Pemprov Maluku, yang menginginkan agar Kepala BKD Maluku, Jasmono dipilih untuk menjadi Sekda Maluku defenitif, karena dinilai belum berpengalaman dalam kepemimpinan.

Berdasarkan informasi yang didapat dari sumber terpercaya, beberapa ASN yang berpindah atau berpindah antar dinas dalam satu provinsi, dipersulit dengan berbagai alasan dari staf BKD Provinsi Maluku.

"Kalau kita berbicara tentang promosi jabatan, maka yang perlu dilihat adalah bagaimana cara seseorang yang akan memimpin organisasinya. Mulai dari cara anak buahnya melayani, memproses berkas dengan cepat, dan lainnya," tandas sumber tersebut.

Tidak hanya itu, ada juga ASN yang mengurus urusan berkas untuk pensiun, terkesan dipersulit oleh oknum anak Kepala BKD Provinsi Maluku, Jasmono.

"Ini kita urus berkas pindah saja, paling banyak alasan yang sama, yaitu koneksi kalau bukan masih di Sekda Pertek dari BKN. Kalau bukan kedua hal itu, maka jawabannya masih berproses. Terus tidak ada transparasi terkait proses pengurusan tersebut dan terkesan pengurusan yang berbelit-belit, menjadi kendala bagi kami yang mengurus proses mutasi," ujar sumber tersebut.

Berdasarkan penelusuran media ini, Kepala BKD Provinsi Maluku, Jasmono, diduga memiliki hubungan khusus dengan salah satu staf tempat ia memimpin.

Bahkan kabarnya, orang nomor satu di provinsi ini pernah memanggil dan menegur keras Jasmono ketika informasi dugaan memiliki hubungan khusus dengan staf BKD Provinsi Maluku, sampai ketelinga Gubernur Maluku, Murad Ismail.

Timbul pertanyaan, apakah benar Gubernur Maluku, Murad Ismail sudah merestui Kepala BKD, Jasmono menjadi Sekda Maluku defenitif?. Ataukah kabar burung tersebut benar?

"Dulu waktu Pak Karel Ralahalu mau maju periode kedua dengan Pak Said Assagaf, Isteri Pak Karel pernah bilang bahwa kalau di institusi militer, seorang perwira yang akan naik jabatan, harus dilihat dari beberapa faktor, yakni yang pertama dari isteri, anak-anak, keluarga dan terakhir cara memimpin organisasinya," jelasnya.

Dengan demikian, kabar burung yang menyatakan Jasmono sudah direstui Gubernur Murad Ismail, menjadi Sekda Defenitif, belumlah dapat dikonfirmasikan. Sebab Pak Gubernur Maluku itu mantan petugas polisi, yang sudah pasti akan mempertimbangkan kasus khusus Jasmono dengan salah satu stafnya, yang kabarnya sudah sampai ketelinga Pak Gubernur, dan sudah menjadi kabar umum bagi sebagian ASN lingkup Provinsi Maluku," tutup sumber tersebut. (*)