Jamadi, Kadis PU SBB Jangan Posisikan Diri Sebagai Pimpinan Partai

SuaraReformasi.Com.Piru.Pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Nasir Suruali disalah satu media online terkait rusaknya jembatan Air Besar (Arbes) Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten SBB mendapat kecaman keras dari anggota DPRD Kabupaten SBB Jamadi Dharman.

“Tunggu Arahan Pimpinan”. Ini pernyataan seperti apa, yang masyarakat butuhkan itu move dari pemerintah, bukan omong-omong menunggu arahan pimpinan. Pernyataan ini kalau diibaratkan dalam struktur hierarki partai politik, dimana setiap langkah yang dilakukan harus menunggu intruksi pimpinan.

Menurut Jamadi, sebagai Kadis PUPR dirinya harus turun langsung ke lapangan, setelah itu barulah melaporkan ke Bupati sekaligus meminta arahan apa yang harus dilakukan, sebab jembatan yang hampir ambruk itu akses vital bagi masyarakat Huamual.

Dijelaskan, sebagai pimpinan OPD, Kadis PUPR dinilai menggunakan trik aman yang nantinya memberikan laporan ke Bupati bahwa semuanya aman seakan-akan kondisi yang ada semuanya aman-aman saja.

“Dong (mereka) sudah sama dengan pimpinan partai, karena dong laporan ke Bupati itu yang manis-manis saja, semestinya kepala Dinas itu kinerjanya yang di kejar, kinerja yang di maksud bukan berapa banyak paket yang sudah selesai ditender, tapi berapa indeks pencapain program dari januari ke bulan juni ini,” tutur Jamadi.

Bahkan tak segan-segan Aleg Partai PAN itu meminta Penjabat Bupati SBB Jais Ely untuk mengevaluasi kinerja Kadis PUPR yang seakan-akan menempatkan diri sebagai pimpinan partai yang hanya mendengar instruksi pimpinan.

“Sebaiknya Kadis yang menempatkan posisinya sebagai pimpinan partai begini dilepas saja dari jabatanya, Kadis PU ini dia seperti salah satu pimpinan partai bagitu (Begitu) labe bae (lebih baik) Bupati ganti dia saja,” geram Jamadi.

Bukan hanya Kadis PUPR mendapat kritikan pedas dari Aleg PAN itu, pimpinan Komisi II DPRD SBB juga tak luput dari kritikan pedas dari Jamadi. Menurutnya Komisi II sebagai mitra pengawasan Dinas PUPR diminta agar lebih proaktif mengawasi kinerja dari para pimpinan OPD dan jangan seperti hansip.

Dikatakan, Komisi II harus lebih proaktif dalam pengawasan, dan harus banyak melakukan On The Spot ke 11 Kecamatan, sebab di musim hujan banyak sekali lokasi yang rawan akan bencana.

“Pimpinan komisi II DPRD SBB jangan seperti hansip, jika tidak mampu sebaiknya mundur saja dari jabatan pimpinan komisi II,” tutup Jamadi.(Ser)