Bupati Malra Pimpin Rakor Penyaluran Realisasi Paket Fisik Tahun 2023

Langgur.Suara Reformasi.Com. Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun memimpin rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka pengaturan rencana realisasi paket kegiatan fisik tahun anggaran 2023 di ruang rapat bupati, Selasa (21/2/2023).

Rapat yang melibatkan pimpinan perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) berjalan lancar dalam suasana kekeluargaan.

Bupati Thaher Hanubun dalam arahnya mengatakan, bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malra nomor 07 tahun 2022 tentang APBD tahun 2023, maka setiap pimpinan OPD harus dapat mengelola anggaran dengan cepat dan tepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Pimpinan OPD jangan cuek-cuek. Segera membelanjakan anggaran secepat mungkin sehingga pekerjaan harus selesai di awal Oktober 2023,” tegasnya.

Membelanjakan anggaran secara cepat artinya menggunakan anggaran sesuai mekanisme anggaran dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kalau menemui kendala dan gangguan maka setiap pimpinan OPD harus bijaksana dan bekerjasama mencari solusi sehingga dapat merumuskan langkah-langkah pemecahannya.

Pimpinan OPD yang memiliki banyak paket konstruksi agar segera berkoordinasi dengan Bappeda, Badan Keuangan dan Bagian Barang dan Jasa dalam rangka mempercepat proses pelelangan.

Bupati menyatakan, penyelesaian pekerjaan Gedung Pesparawi, taman watwahan, masjid pemda, gereja katedral Langgur, Landmark dan beberapa proyek lainnya, harus segera rampung sebelum Oktober 2023.

Selain membahas percepatan pelelangan pekerjaan fisik, bupati mengharapkan pimpinan OPD serius mengendalikan inflasi, percepatan penurunan stunting, penanganan kemiskinan ekstrem, bantuan bantuan hibah sarana peribadatan.

Pembangunan rumah sakit di Kei Besar, penanganan penyelesaian rumah susun, apel linmas, apel perangkat Ohoi, apel kader posyandu, kegiatan pesta budaya dan festival pesona Meti Kei.

Bupati Thaher mengingatkan pimpinan OPD dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyusun dokumen tender agar memperhatikan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan sumber daya manusia. (Ser)