Berakhir Masa Jabatan, 16 Program Unggulan Murad-Orno Gagal Realisasi

SuaraReformasi.Com.Ambon.- Murad Ismail dan Barnabas Orno telah berakhir masa jabatan mereka sebagai Gubernur dan Wakil Gurbernur Maluku periode 2019-2024, pada Rabu 24 April 2024. Banyak catatan kegagalan keduanya selama lima tahun memimpin.

Pasangan dengan akronim "Baileo" sejak awal maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gurbernur telah meluncurkan 16 program unggulan kepada masyarakat Maluku. Masyarakat pun tertarik dengan program mereka, namun selama memimpin lima tahun tidak satupun yang direalisasi.

16 Program Unggulan "Baileo" adalah : 1. Pemindahan Ibu Kota ke Makariki Seram dan percepatan pembangunan perkantoran Provinsi.

2. Rekrutmen PNS dan pejabat berdasarkan kompetensi dan mempertimbangkan suku agama dan kewilayahan.

3. Penerapan sistem Government dan e budgeting untuk transparansi dan percepatan pelayanan publik.

4. Harga sembako stabil dan murah.

5. Mewajibkan perusahaan di Maluku memperkejakan minimal 60 persen anak Maluku

6. Biaya pendidikan gratis untuk SMU SMA di Maluku.

7. Kartu beasiswa Maluku untuk mahasiswa berprestasi yang kurang mampu.

8. Pengembangan RSUD menjadi RSUD pusat bertarap intenasional. 9. Meningkatkan status puskesmas biasa menjadi puskemas rawat inap di daerah terpencil dan terjauh. 10. Kartu Maluku sehat untuk berobat gratis di puskesmas dan rumah sakit.

11. Bedah rumah untuk keluarga miskin.12. Menciptakan produk lokal "One sub distric, one village, one product. 13. Pengembangan Provinsi Kepulauan dan Maluku sebagai lumbung ikan nasional

14. Pembangunan smart city di pusat kabupaten kota di Maluku

15. Maluku terang dengan listrik masuk desa. 16. Revitalisasi lembaga lembaga adat (seperti Latupati)

Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun menyebutkan, program tersebut sangatlah bagus, hanya karakter pemimpin yang menyebabkan programnya banyak yang gagal.

Menurutnya, sebaik apapun perencanaan tetapi jika karakter pemimpinnya kurang baik, maka hasilnya buruk.

"Banyak solusi yang sudah diberikan tapi beliau (Murad) tidak peduli," sahut Benhur kemarin.

Dijelaskan, rekomendasi DPRD itu salah satu pijakan penilaian adalah kirnerja Gubernur

misalnya, Mess Maluku yang direnovasi oleh Gubernur Murad selama 5 tahun kepemimpinan tidak selesai, padahal cuma renovasi.

"Laounching pung di paksakan.

DPRD sudah sangat keras mengkritik sejak lama, cuma karakter dan tipikal seperti itu mana berhasil daerah ini. Kesepakatan kita terkait APBD saja di ganti ikut seleranya.

Kerja Gubernur kata Benhur, hanya mengeksploitasi jejaringnya saja seolah hebat tetapi fakta hasilnya buruk

"Makanya tahun lalu Fraksi PDIP menolak LPJ Gubernur. Bahkan disampaikan bukan Gubernur APBD, padahal faktanya

Para Pimpinan OPD wajib bawa upeti," tandas Benhur.

Tokoh masyarakat yang juga Pemerhati Pembangunan Maluku M. Saleh Watiheluw juga mengatakan bahwa, komitmen pasangan calon Murad Ismail dan Barnabas Orno lima tahun lalu yang disampaikan secara terbuka maupun tertulis di hadapan publik Maluku yang dikenal dengan 16 Program Unggulan, yang kemudian setidaknya dapat mempengaruhi publik Maluku ketika itu untuk memilih pasangan tersebut, karena disana ada harapan masyarakat yang dijanjikan kedua pasangan ini.

Namun, faktanya 16 program unggulan itu, selama lima tahun tidak terlaksana, bahkan jangankan program unggulan, program kebutuhan dasar saja tidak realisasi.

"Seperti program biaya pendidikan gratis untuk SMU SMK se Maluku, program Kartu beasiswa Maluku bagi mahasiswa berprestasi, Pengembangan RSU bertaraf Internasional justru makin para, peningkatan status puskesmas dan program bedah rumah. Lima program dasar saja tidak jalan," kata Watiheluw.

Jika diteliti faktor penyebab tidak jalan karena program unggulan tidak masuk dalam batang tubuh RPJMD sehingga sulit di implementasikan dalam RKPD. Inilah titik penyebabnya.

"Pertanyaannya mengapa 16 Program Unggulan itu tidak masuk dalam RPJMD, itu menggambarkan Murad -Orno inkostensi dengan apa yang diucapkan dan disampaikan kepada publik, sekiranya program itu tidak semua harus masuk dalam RPJM tapi minimal lima saja, maka pasti terealisasi pada tahun-tahun berikutnya. Tapi yang terjadi sebaliknya," sebutnya.

Faktor lain adalah keterbatasan anggaran APBD pada tahun pertama harus di akui Murad dan Orno bertugas, jalan dengan APBD yang telah disahkan dimasa Gubernur sebelumnya, diperparah lagi dengan kondisi alam bencana alam, kanjut dengan bencana Covid-19.

"Meskipun demikian pemda telah mendapat dana pinjaman SMI yang bertujuan untuk recovery kondisi ekonomi daerah, ternyata tim Gubernur belum mampu melakukan penyesuaian program program unggulan dasar yamg dijanjikan pada tiga tahun terakhir," ungkapnya. (RM)