Anos: Masyarakat Diminta Memperhatikan Himbauan BMKG

SUARAREFORMASI.COM.AMBON. Peringatan dini yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika, Provinsi Maluku sebaiknya diikuti oleh masyarakat Maluku yang hendak berpergian menggunakan jasa transportasi laut.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, S.Sos mengemukakan,. kondisi cuaca saat ini masih tergolong aksrim, maka masyarakat dihimbau memperhatikan anjuran BMKG, apabila mempunyai rencana bepergian dengan sarana angkutan laut.

"Kondisi cuaca yang tidak bersahabat saat ini, masyarakat dihimbau untuk mengikuti anjuran dan atau peringatan dinia yang dikeluarkan BMKG, apabila yang hendak berpergian dengan kapal laut, " imbau Anos Yeremias kepada media ini, Jumat (12/07/24) di Ambon.

Menurutnya, selaku anggota komisi III DPRD Provinsi Maluku yang memiliki mitra kerja dengan Dinas Perhubungan, pihaknya terus melakukan koordinasi baik dengan KSOP maupun Pelni apabila ada kapal yang doking sebaiknya disiapkan kapal pengganti. Upaya ini dimaksudkan supaya ekses ekonomi masyarakat tidak terputus.

*Terkait dengan Sarana Infrastruktur Yang Rusak*

Anggota Komisi III DPRD Maluku itu mengapresiasi langkah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku yang sigap menangani berbagai kerusakan infrastruktur dasar akibat cuaca ekstrem di Pulau Buru dan Pulau Seram.

"Selain Pulau Buru, di Pulau Seram juga ada beberapa titik pada sejumlah ruas jalan yang putus, dan kami terus berkoordinasi dengan Satker II Balai Jalan Maluku, sehingga dilakukan pembersihan dan pembenahan sebanyak 18 jembatan di Seram Selatan," urai anggota Komisi III DPRD Maluku Anos Yeremias, yang juga wakil rakyat dari dapil Tujuh (7) yang meliputi kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini.v

Sebagai anggota DPRD Maluku yang mewakili aspirasi masyarakat, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada BPJN Maluku meskipun personel terbatas, tetapi kesiagaan dan antisipasinya luar biasa.

"BPJN berbeda dengan OPD yang anggarannya terbatas, sehingga ketika terjadi longsoran pada ruas-ruas jalan milik provinsi harus menunggu sampai akhir tahun anggaran," Ujarnya.

Penanganan bencana alam di Pulau Buru, Komisi III DPRD setempat berkoordinasi dengan Kepala BPJN Maluku bersama Satker Satu BPJN yang menangani wilayah tersebut.

Menurut dia, ada tiga satker di BPJN yang menangani berbagai daerah di Maluku, dan Komisi III DPRD Maluku terus berkoordinasi dengan mereka, termasuk dengan Satuan Tugas (Satgas) milik BPJN.

"Jangan karena akses jalan dan jembatan yang terputus lalu menghambat aktivitas ekonomi masyarakat seperti di Pulau Seram dan Pulau Buru," seraya memberikan apresiasi sungguh terhadap kinerja BPJN dan Balai Sungai Wilayah Maluku. (***)