Laitupa, Bicara Soal Kemiskinan Awal Suda Demikian Tapi diberikan Otonomi Khusus

Ambon. Suara Reformasi.Com.Bicara tentang kemiskinan di Provinsi Maluku memang sejak awal demikian, tapi dengan semangat dan kerja keras Pemerintah Provinsi Maluku berhasil menurunkan angka kemiskinan di daerah ini.

Pernyataan ini disampaikan salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Maluku, Wahid Laitupa, wartawan di Ambon saat memberikan penjelasan tentang upaya keras pemerintah daerah Maluku berhasil menurunkan angka di Provinsi seribu pulau ini.

Wahid Laitupa, kini memiliki sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku, dan Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Paratai Amanat Nasional (PAN) Wilayah Maluku dengan penuh yakin Pemerintah Provinsi Maluku menahkodai Gubernur, Murad Ismail dan Wakil Gubernur Drs Barnabas N Orno, bisa membawa daerah kedepan lebih maju dan berkembang dengan pesat seperti daerah lain di Indonesia dan perjuangan untuk mendukung pemerintah daerah sebagai wakil rakyat tetap memberikan dukungan, jelas Laitupa dengan senjum simpul.

Pernyataan laitupa tersebut berlangsung saat usai acara pembukaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke 77 di lapangan merdeka Ambon kepada media ini Rabu (17/8) saat ini penawaran dari Maluku sudah bisa berkembang dengan baik.

Angka kemiskinan di Provinsi Maluku sudah mulai turun dan kalau beta bicara masalah pertama dari awal program pemerintah kepada masyarakat tentang beras raskin diberikan sesuai dengan data statistik tapi kemudian proses ditingkat bawa tidak dilakukan secara profesional sehingga data raskin membuat kemiskinan ter naik dengan sendirinya ," kata Laitupa.

Lebih lanjut jelas Laitupa seluruh, masyarakat ingin mendapat bantuan beras raskin perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah sebab masyarakat punya taraf ekonomi sudah baik tapi terdorong untuk mendaftar untuk mendapat jata beras raskin ini menjadi masalah dan hal ini membuat angka kemiskinan di Maluku mengalami peningkatan secara signifikan tapi walau bagaimanapun begitu kami yakin Pemerintah Daerah tetap bekerja keras mengatasi masalah kemiskinan di Maluku.

Kalau orang bicara Maluku masih jauh berkembang saya kira kalau dilihat dari sisi kepentingan terjadap negara kita dianggap masih jauh karna memang itu merupakan konsekwensi dari Undang-Undang tentang porsi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diatur dengan luas daratan dan jumlah penduduk akhirnya DAU kita kecil, tapi kalau pemerintah pusat ( Pempus) melihat Maluku sebagai provinsi yang turut membantu kemerdekaan RI maka sebenarnya kita diberikan otonomi khusus buat kita," jelas Laitupa.