10 Kabupaten/Kota di Maluku Sudah Terapkan Kurikulum Merdeka Belajar

Ambon.Suara Reformasi.Com. Kurikulum Merdeka Belajar sudah diterapkan sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Maluku, minus Maluku Barat Daya (MBD) dan sudah memiliki guru kompetensi, 37 kepala sekolah yang sudah menjadi penggerak kurikulum ini.

Hal ini dikatakan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Rovik Akbar Afifudin, Senin (7/11/2022) di Ambon.

Menurut Rovik, selain kurikulum MBD ini telah disosialisasikan di 10 kabupaten/kota.

“Itu yang mereka laporkan terkait Kurikulum Merdeka Belajar. terutama berkaitan dengan minat dan bakat. Jadi para peserta didik bisa bebas memilih mana yang mereka sukai, memang masih bertahap, ada beberapa tahapan yang nanti akan dijalankan dan ini sudah sampai di tahapan ketiga,” jelasnya.

Terkait keefektifan dari penerapan Kurikulum Merdeka, Rofik saat ini baru mulai dan juga mengantisipasi untuk mengatasi kesulitan saat Covid-19 dan penerapan di 37 sekolah, jadi belum semua.

Pertanyaan terkait antara Kurikulum Merdeka Belajar dengan kondisi Maluku yang saat ini, listrik maupun jaringannya internetnya belum stabil, Sekretaris DPW PPP Maluku ini mengatakan, tugas DPRD hanya mengawasi.

“Nanti kita undang dan panggil teman-teman dari Dinas Pendidikan terkait kendala-kendala apa yang mereka hadapi di sana. Kalau memang masalahnya adalah listrik dan jangkauan internet, dan sebagainya itu jauhlah kalau di pusat-pusat kota tidak ada masalah,” tukasnya.

Rovik menjelaskan, untuk masalah-masalah seperti jaringan dan listrik yang ada di desa-desa nanti akan memunculkan kembali sehingga ketika ada kendala bisa memecahkan masalahnya.

“Dan ada cara untuk mengantisipasi masalah itu jadi nanti kita undang dan kita berangkat di DPRD. Kalau memang ada hal-hal yang menjadi kendala kita pecahkan apa saja masalahnya. Tapi sejauh ini, 10 kabupaten/kota sudah memiliki guru penggerak merdeka belajar dan sudah lumayan dalam ukuran nasional dengan situasi seperti Maluku ini,” pungkasnya. (SR)