Tunggakan Pemkab Aru ke Jumlah Kampus Rp 23 Miliar

Ambon.Suara Reformasi.Com. dugaan tunggakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru pada beberapa perguruan tinggi dengan jumlah puluhan miliar Hal ini menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat termasuk Seri Angker Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Aru.

“Total tunggakan daerah berupa hibah biaya kuliah nomor anak Aru di sejumlah besar Rp. 23 miliar dan hal ini diketahui saat pembahasan RAPBD tahun 2021,” ucap Ketua Fraksi Gerindra Seri Angker, Rabu (12/10/2022).

Tunggakan Pemkab Kepulauan Aru tersebar di beberapa Kampus di tanah air seperti di Ambon, Makasar, Bali dan Jawa, bebernya.

BERITA TERAKIT

Dikatakan pada akhir tahun 2021, Pemkab Aru telah membahas dan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 33 miliar untuk biaya pendidikan siswa asal kabupaten Aru yang berprestasi yang tengah mengenyam pendidikan diluar.

“Salain itu juga dana sebesar Rp.33 miliar ini juga diperuntukan guna membayar sisa tunggakan di kampus kampus tersebut,” tulisnya.

Ditambahkan, pada bulan Agustus 2022 ada surat masuk ke komisi III DPRD Aru dari Kampus Migas di Cepu yang pada memicunggak bahwa Pemkab Aru masih menu pembàyaran sebesar Rp.17 miliar di kampus Migas di Cepu.

Angker mengakui dirinya dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru sempat membaca surat dari kampus migas di Cepu itu.

“Dengan adanya surat masuk dari Cepu itu membuat saya bingung, anggaran sudah dibahas pada November 2021 sebesar Rp33 miliar yang diperuntukan bagi biaya pendidikan anak-anak kita di luar, koh di Bulan Agustus 2022 ada surat tunggakan Rp17 miliar lebih dari kampus migas Cepu. Nah, ini yang dipertanyakan pertanyaan alokasi anggaran Rp.33 miliar ini dikemanakan dan dipakai untuk apa,” tanya Angker.

Ketua Fraksi Gerindra Aru ini mengakui, karena adanya tunggakan Rp.23 miliar tersebut, maka komisi III saat itu meminta agar anggaran serupa yang diperuntukan bagi putra putri kabupaten Aru yang berprestasi untuk masuk ke kedokteran tahun 2021 tertunda untuk sementara waktu.

Namun, yang terjadi tahun 2021, ada lagi 9 anak kita yang masuk kedokteran, dan pada tahun 2022 Pemkab Aru memasukan 10 orang anak ke kedokteran sementara anggaran untuk biaya pendidikan mereka tidak ada dalam APBD, lalu biaya mereka dibayar dengan anggaran yang mana,” herannya.

Olehnya, politik asal Partai Gerindra ini meminta kepada Pemkab Kepulauan Aru agar tidak mengorbankan tuna harapan Aru itu.

“Karena dalam APBD 2022 tidak ada anggaran pendidikan untuk mahasiswa baru kedokteran lalu kira kira dana dari mana yang akan digunakan Pemkab Aru untuk semua itu. jadi jangan korbankan putra putri terbaik Aru dengan kisah,” ucap Angker