Tim Evaluator Kemendagri Apresiasi Kinerja 10 Bulan Penjabat Walikota Ambon.

Jakarta,.Suara Reformasi.Com. - Seluruh anggota Tim Evaluator yang diketuai oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri RI, Tomsi Tohir memberikan apresiasi positif terhadap kinerja Bodewin Wattimena selaku Penjabat (Pj) Walikota Ambon selama 10 bulan terakhir.

Apresiasi tersebut disampaikan sewaktu-waktu setelah Pj. Walikota Ambon, Bodewin Wattimena beserta Tim yang terdiri dari Sekretaris Kota Ambon, Agus Ririmasse; Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Piet Saimima; Inspektur Kota Ambon, Joppie Selanno; Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, Joy Adriaansz; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, Enrico Matitaputty; Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Apries Gaspersz serta Kepala Bagian Pemerintahan, Alfian Lewenussa melaporkan laporan kinerja dalam rangka Pelaksanaan Penilaian Tahunan Penjabat Kepala Daerah yang berlangsung pada hari ini, Selasa (4/4/23) di Gedung Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (KominfoSandi), Joy Adiraansz saat dikonfirmasi oleh Tim Media Center melalui sambungan telepon mengatakan, Tim Evaluator Kementerian Dalam Negeri sangat memberikan Apresiasi Positif atas kinerja Penjabat Walikota Ambon.

“Hal ini dikarenakan, dari paparan yang disampaikan, semua indikator Penilaian Kinerja dari Bapak Penjabat Walikota Ambon dapat tercapai bahkan melewati target yang telah ditetapkan,” ungkap Kadis KominfoSandi.

Perihal indikator penilaian, Kadis menjelaskan, secara garis besar, ada tiga (3) hal yang menjadi indikator, yakni Pemerintahan, Pembangunan serta Kemasyarakatan.

"Untuk Indikator Pemerintahan, berbicara tentang kepemimpinan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur serta pelayanan publik. Ada juga kewajiban Penjabat Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah di lingkup kota dan desa, jalinan hubungan kerjasama dengan forkopimda dan seluruh instansi vertikal lainnya, serta hal-hal lain seperti pengamalan Pancasila dan UUD, berikut etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Berdasarkan hasil pemaparan yang dilakukan, Penjabat Walikota dinilai sangat baik untuk itu," jelas Kadis.

Ditambahkan, untuk indikator pembangunan yang berbicara tentang ketepatan penyusunan dan pengajuan rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, tanggung jawab APBD, pengelolaan APBD, Realisasi Investasi dalam hal kemudahan, inovasi, serta penanganan tingkat respons terbuka, Penjabat Walikota juga dinilai sangat baik dan sangat tepat .

"Dan untuk indikator Kemasyarakatan yang berbicara tentang memelihara ketentraman mendukung masyarakat, pengembangan kehidupan perdamaian melalui penyerapan aspirasi dan peningkatan partisipasi kebijakan masyarakat, penanggulangan dan penanggulangan bencana, itu juga dinilai sangat baik," tambahnya.

Dirinya menambahkan, dari hasil paparan atau presentasi sebagaimana dimaksud adanya beberapa kebijakan-kebijakan selama melaksanakan tugas sebagai pejabat Walikota yang harus dilengkapi dalam bentuk dokumen-dokumen tambahan.

“Saat melakukan pelaporan, terdapat beberapa kebijakan-kebijakan Bapak Penjabat Walikota yang disampaikan, namun belum dilengkapi dengan dokumen. Terkait, Sehingga Bapak Penjabat beserta Tim diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen selambat-lambatnya pada hari kamis mendatang,” terang Kadis.

Terhadap paparan yang telah disampaikan oleh para Penjabat Kepala Daerah, lanjut Kadis, Tim Evaluator Kemendagri RI akan melaporkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dalam rapat bersama yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 April mendatang.

Beberapa hal, para Penjabat Kepala Daerah yang turut hadir dalam penilaian inflasi tersebut antara lain, Pj. Bupati Kotawaringin Barat, Pj. Bupati Barito Selatan, Pj. Bupati Boalemo, Pj. Bupati Bolaang Mongondow, Pj. Bupati Kepulauan Sangihe, Pj. Bupati Landak, Pj. Bupati Buton Tengah, Pj. Walikota Ambon, Pj. Bupati Seram Bagian Barat, Pj. Bupati Buru, Pj. Bupati Kepulauan Tanimbar, Pj. Bupati Muna Barat, Pj. Bupati Buton Selatan, Pj. Bupati Kepulauan Morotai, Pj. Walikota Jayapura, Pj. Bupati Sarmi, Pj. Bupati Lanny Jaya, serta Pj. Bupati Nduga. (Ser)