Sekda Sadali Buka Sosialisasi Stunting bagi ASN Pemprov di SBT

Bula. Suara Reformasi.Com.Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, membuka secara resmi pelaksanaan Sosialisasi Stunting bagi ASN Provinsi Maluku yang bertugas di Kabupaten Seram Bagian Timur, yang berlangsung di Gedung Serba Guna, Senin, (13/3/2023).

Sosialisasi tersebut dipandu Kepala BKD Maluku, Jasmono. Hadir aebagai narasumber, Duta Parenting Maluku, Widya Pratiwi Murad, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku, Meikyal Pontoh dan Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Maluku, Evi.

Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Sadali, menyampaikan apresiasi atas kerja keras Duta Parenting Provinsi Maluku, Mama Parenting kabupaten/ kota dan semua pihak sehingga prevalensi stunting di Maluku berhasil diturunkan secara signifikan yaitu dari 34,02 persen pada tahun 2018 menjadi 26, 1 persen di Tahun 2022.

“Kita masih terus bekerja untuk mencapai target 20 persen dari target nasional sebesar 14 persen pada tahun 2024. Pelaksanaan sosialisasi ini merupakan implementasi dari program strategi nasional yang ditetapkan Presiden Jokowi,” ungkapnya.

Mengenai hal diatas, Gubernur kemudian menyatakan dua hal kepada para ASN.

Pertama, Upaya percepatan penurunan stunting ini adalah melalui pendekatan multisektor dengan melibatkan konvergensi para pihak di semua tingkatan.

"Kedua. Sebagai ASN saya berharap saudara dapat berkontribusi dalam mempersiapkan generasi emas masa depan," harap Gubernur.

Gubernur juga meminta kepada para ASN untuk mendukung berbagai kebijakan program yang terkait dengan kegiatan stunting, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi dalam mengkampanyekan program percepatan penurunan prevalensi stunting di Maluku.

"Mari katong baku kele (Kerjasama) potong pele (Mencegah) stunting demi masa depan gemilang anak-anak Maluku," tandas Gubernur.

Sementara itu, Duta Parenting Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad, memberikan sosialisasi stunting kepada ASN dalam mencegah stunting sejak dini dengan cara pola hidup sehat. Ia menjelaskan, bahwa stunting merupakan masalah gizi kronis akibat kekurangan asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak.

Menurutnya masalah stunting ini bukan semata-mata persoalan bangsa di masa sekarang saja, tetapi juga menyangkut masa depan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa.

“Merekalah masa depan kita. Bagaimana kita bisa mencapai visi Indonesia Emas Tahun 2045 kalau modal dasarnya, yaitu anak-anak bangsa mengalami stunting, gangguan perkembangan kognitif dan kesehatannya,” ujar Widya.

Ia menambahkan, stunting bukan hanya disebabkan oleh masalah gizi semata tetapi disebabkan oleh banyak faktor dan menjadi masalah kita bersama.

"Kegagalan kita unggul dalam memerangi stunting sama artinya dengan kegagalan dalam memanfaatkan bonus demografi, gagal dalam menciptakan SDM yang berdaya saing, Serta gagal dalam mewujudkan generasi emas yang berakibat pada bertambahnya angka kemiskinan, aksi serta menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Widya pun menyampaikan tiga hal mengenai percepatan penurunan stunting. Pertama, stunting merupakan program pemerintah dengan target penurunan secara nasional pada tahun 2024 sebesar 14 persen, dan untuk provinsi Maluku ditargetkan turun menjadi 20 persen.

Kedua,

sejak ia dikukuhkan sebagai Duta Parenting tanggal 3 Juli 2019, angka prevalensi stunting berada di angka 30,1 persen. Berkat usaha dan kerja sama antara semua pihak, setiap tahun prevalensi stunting di Maluku secara konsisten terus menurun hingga di tahun 2022 menjadi 26,1 persen.

Ketiga, upaya- upaya pencegahan stunting yang perlu dilakukan diantaranya, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan seorang anak, dan memberikan pemahaman pangan dan gizi keluarga melalui diversifikasi pangan berbasis lokal.

Acara sosialisasi ini dihadiri Ketua DWP Provinsi Maluku Nita Sadali, Mama Parenting Kabupaten SBT, Yulia Misa Keliobas, Sekda SBT Kabupaten Jafar Kwairumaratu, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov dan SBT Kabupaten. (Ser)