Proyek Belum Di Tender Pejabat Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Sudah Terima Fie 10 Persen Lebih Awal

SuaraReformasi.Com.Ambon.Rapat Paripurna LKPJ tahun yang terakhir, namun gubernur, wakil gubernur dan sekda Maluku tidak menghadiri rapat istimewa kalau ini. Bahkan gubernur Maluku berulangkali diingatkan untuk menghadiri Paripurna ini, tapi sayangnya semua itu hanya dianggap sebagai angin lalu, bahkan gebernur dan sekda konon tengah berkeliaran di Jakarta.

Ketidakhadiran mereka dibiarkan sebagai lonceng kematian para pemimpin daerah ini.

"pimpinan daerah kita tidak hadir mungkin bersama-sama *"kita menyampaikan turut berdukacita atas matinya tanggungjawab pimpinan daerah kita"*

Demikian kalimat pembuka yang disampaikan Samson Atapary pada Sidang paripurna DPRD Provinsi Maluku itu.

Rapat Paripurna yang strategis lanjutnya, tidak ada pemberitahuan bahkan tidak ada kehadiran, padahal sudah disampaikan sampai dengan tahun terakhir, kemiskinan kita tidak kunjung turun' stanting kita malah naik, padahal sudah menggelontorkan anggaran yang cukup besar.

"diberbagai media ini memuat betapa ngerinya pengelolaan proyek-proyek yang ada di pemerintah daerah, "kemarin saja Dana Alokasi Khusus DAK di dinas pendidikan dan di LKPJ itu mutu dan kualitas kita itu turun drastis' ternyata biang kerok pengelolaan menajament untuk bagaimana meningkatkan mutu dan kwalitas pendidikan kita terutama memperbaiki infrastruktur ruang belajar, laboratorium, dilakukan ugal-ugalan, "ungkap Atapary.

Bahkan DAK Tahun 2024, belum ditender, tetapi sudah ditentukan kontraktor-kontraktor pemenang malah pejabat eselon di dinas pendidikan itu sudah terima fee sepuluh (10) persen.

" ini belum ditender, ditahun-tahun sebelumnya begitu juga kita sudah menyampaikan beberapa kali dalam fungsi pengawasan, kualitas dan mutu pembangunan sangat buruk setelah kita selediki, ternyata memang proses tender ini diatur "*adik kadis yang kerja, dilapangan, ini semua diatur oleh orang-orangnya isteri gubernur mau bagaimana kualitas dan mutu pendidikan kita bisa naik? Padahal kita ini sangat terpuruk'"* "pungkasnya.

Ini mestinya harus ada kehadiran pimpinan daerah untuk menginstrospeksi untuk melihat, bahwa tanggung jawab selama lima (5) tahun ini, sangat buruk dalam mengelola tata pemerintahan.

"Tadi juga sudah di sampaikan bagaimana bisa mengelola birokrasi ' banyak yang dilakukan secara diskriminatif, ada kecemburuan satu terhadap yang lain, tidak melihat sistem merit atau merit sistem dalam mengangkat pejabat-pejabat dan sebagainya inilah keinginan kita dalam kondisi mengelolah pemerintahan daerah provinsi Maluku dan banyak persoalan yang terjadi,

Semakin kesal dengan ketidak hadiran para pengambil kebijakan ini, dirinya menghimbau supaya para pimpinan parpol lebih jelih melihat Maslah Maluku selama lima tahun terakhir.

"himbauan saya, bagi kita semua para pimpinan dan anggota DPRD provinsi Maluku, sebagai bagian dari partai politik, juga bisa harus melihat apakah kepemimpinan daerah lima tahun kita kedepan, kita masih membiarkan tentang tata kelola lima tahun sekarang ini, ini semua berpulang kepada kita sekalian melihat bahwa Maluku kedepan ini harus lebih baik lagi, saya kira itu, "tutup Samson Atapary SH ketika menginterupsi pimpinan sidang' disela hendak ditutupnya Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku, *Dalam Rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD Provinsi Maluku Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Maluku Tahun 2023* yang berlangsung di ruang rapat utama Gedung Bae Leo Karang Panjang Ambon, Senin 22 April 2024.

Meski yang dikemukakan, Samson Atapary tersebut, sungguh diapresiasi oleh tamu dan undangan, tapi sayangnya Rapat Paripurna ini samasekali tidak ikut dihadiri oleh kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Maluku, Ibu Insum Sangadji dan beberapa kadis lainya.

Diakui bahwa rapat paripurna itu, banyak dihadiri oleh sebagian besar OPD lingkup pemerintah provinsi Maluku, tetapi Kadis Pendidikan samasekali tidak kelihatan.

Rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku tadi itu, hanya dipimpin oleh wakil ketua Melkianus Sairdekut, seorang diri, Bahkan sidang paripurna tersebut, tidak luput dari perhatian masyarakat karena gubernur dan wakil gubernur serta sekda Maluku tidak terlihat batang hidung mereka pada sidang paripurna kali ini. Sedangkan dari 45 anggota DPRD Maluku, yang hadir hanya 24 orang.

Meski demikian, rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Provinsi Maluku terhadap LKPJ Gubernur Maluku Tahun 2023, tersirat sebelas (11) pokok-pokok Rekomendasi yang dibacakan oleh ketua pansus LKPJ Gubernur Maluku, Rofik Akbar Afifuddin.

Antara lain;

- kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur selama ini' tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan kualitas hidup di Maluku, jadi untuk mengentaskan kemiskinan jalan ditempat.

- terhadap penempatan pejabat' struktural esalon II dalam lingkup pemerintah provinsi Maluku masih ditemukan rangkap jabatan.

- realisasi pendapatan daerah tahun 2023 yang mencapai 2, 087 triliun atau 69'15 persen, realisasi pendapatan ini tidak optimal jika dibandingkan dengan target pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

- target PAD tidak sebanding dengan target di tahun 2022

- realisasi belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 3.15 triliun namun realisasinya hanya sebesar Rp 2'9 triliun pada tahun 2023, maka target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah daerah adalah sebesar 5'436'02 persen.

- sebagai rumah sakit rujukan pemerintah provinsi Maluku RSUD Haulussy Ambon sampai saat ini masih diperhadapkan dengan berbagai persoalan terutama masalah anggaran.

-Kesimpulan dari sebelas rekomendasi itu menyebutkan kalau *pemerintahan dibawah saudara gubernur Drs Murad Ismail dan wakil gubernur, Drs Bernabas Orno belum berhasil dalam mewujudkan visi Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat dalam gugusan kepulauan "* (***)