PMKRI Ambon minta Pemprov Maluku Dan DPRD Provinsi Maluku merefleksikan 78 tahun Kemerdekaan Indonesia

SuaraReformSi.Com.Ambon.Menyongsong Hut RI ke 78, lapangan merdeka kota Ambon di jadikan istana

Pemprov dan DPRD Provinsi harus menyadari kondisi Maluku saat ini

PMKRI AMBON meminta TRANSPARANSI anggaran yang di kelurkan dari Dinas terkait

Untuk mempersiapkan segala bentuk kegiatan menyongsong HUT RI ke 78

Seharusnya menyongsong kemerdekaan ini Pemprov dan DPRD Provinsi Maluku harus pastikan masyarakat di Maluku juga harus merdeka

Merdeka dalam hal ini bebas dari kemiskinan ekstrim, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan.

Pemprov Maluku harus menyadari

Kondisi ini bukan hal baru terjadi saat ini

Namum kondisi ini terjadi begitu lama

Dan sampai saat ini Pemprov Maluku tidak punya upaya untuk mengatasinya.

Berbagai program pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di Maluku saat ini tidak dikawal secara maksimal. Block Masela dan pembangunan Ambon New port yang menjadi program strategis Nasional belum memperoleh kepastian dan menjadi pertanyaan besar dari masyarakat.

Belum lagi peminjaman dana SMI sebesar 700 M tidak memiliki transparansi dan tidak berdampak signifikan bagi pembangunan di Maluku. Hal ini perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah karena dampak dari peminjaman dana ini tidak dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat.

Banyak janji Politik Gubernur Maluku yang belum terealisasi hingga dipenghujung periodisasi seperti peningkatan sumberdaya manusia di Maluku Belum dirasakan sepenuhnya. Terjadi kesenjangan pendidikan yang tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam hal ini mencerdaskan kehidupan tidak diperoleh sepenuhnya oleh masyarakat Maluku. Sebagian besar anak bangsa yang memiliki potensi Namun tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Belum lagi soal pelayanan kesehatan yang tidak maksimal. rumah sakit Haulisi yang merupakan rumah sakit Umum Daerah saat ini menanggung masalah yang cukup serius karena kesejatraan tenaga kesehatan tidak diperhatikan oleh Daerah.

Sangat disayangkan dalam pembahasan LPJ Pemerintah Daerah malah diterima begitu saja oleh frasksi - Fraksi DPRD Provinsi Maluku. Sebenarnya apa yang kemudian melandasi pemikiran DPRD Provinsi Maluku yang merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat ketika melihat realitas pembangunan yang ada di Maluku?

Apakah ini hanya sekedar kepentingan politik sehingga wakil rakyat malah menyampingkan kepentingan rakyat?.

PMKRI Cabang Ambon menilai bahwa 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia perlu menjadi refleksi bagi pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Maluku. Sangat disayangkan karena Maluku sebagai provinsi tertua yang memiliki kontribusi besar bagi kemerdekaan Indonesia, saat ini menurut Badan Pusat Statistik masih dikategorikan sebagai Provinsi ke 4 termiskin di Indonesia.

Olehnya itu PMKRI Ambon mendesak agar peringatan 78 tahun kemerdekaan ini tidak sebatas eforia belaka namun benar-benar diwujudnyatakan lewat kerja dan pelayanan bagi masyarakat Maluku.(Ser)