Perlu Regulasi Di Sektor Perikanan

SuaraReformasi.Com.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku dari Fraksi PKS) Saadiah Uluputty ST menegaskan perlu Regulasi (,Kebijakan ) yang dibuat pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan Republik Indonesia (RI) sangat merugikan rakyat dan masyarakat Maluku

Pasalnya dalam aturan undang-undang undang-undang No 33 Tahun 2023 mengenalkan bagi hasil ,itu di Sebutkan 80 pita 20 di mana 20 untuk pusat dan 80 untuk daerah namun 80 itu bukan untuk Maluku sebagai daerah penghasil tapi itu untuk semua daerah di seluruh daerah tapi 80 itu di bagi sama untuk 8 provinsi kepulauan seperti kabupaten Bogor ,gunung kidul dari kita punya hasil laut itu berarti sama dengan daerah miskin .

Hal ini di Sesalkan oleh Mantan anggota DPR RI Saaidah Uluputtysaat di konfirmasi Wartawan di sela sela.kunjungan calon presiden Anies Baswedan di aula serbaguna Gedung xaverius Ambon pada senin 15/1/2024

Ia tegaskan “.aturan Regulasi ini sangat merugikan kita di provinsi Maluku sebagai sumber penghasil di sektor perikanan terbesar yang ada di Maluku. oleh karena itu aturan (regulasi ) ini yang harus di perbaiki oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementrian Kelautan dan Perikanan” .Pinta Srikandi asal partai keadilan sejahtera tersebut

Lebih lanjut ia katakan:” Kita punya luas laut yang sangat luas, tapi nelayan kita sangat susah untuk mencari ikan karena sumber sumber daya perikanan kita di ambil dan di caplok oleh orang luar yang datang ke Maluku

“di daerah daerah 12 juta laut itu kalau kita kaji dia sudah tidak ada lagi sumber sumber perikanan disitu seperti ikan ,udang, sontong yang ada disitu.oleh karena Nelayan kita harus pergi jauh diatas 12 mil laut. kemudian pemerintah pusat harus memaksakan agar hasil perikanan di sektor itu dibagi- bagi ini sangat merugikan nelayan kita di Maluku ,sementara bagi hasil yang diterapkan oleh Pemerintah pusat itu sangat merugikan kita juga”.

"Saya kira itu tidak fair dan tidak akan membantu Maluku sebagai daerah Maritim kepulauan dan saya percaya ini yang harus dirubah dari sistem bernegara kita.demikian" kata Uluputty.(Ser)