Lewerissa,Kuota BBM, LIN, Ambon New Port Dan Kelangkaan Listrik Telah Dibahas Dengan DPD Dan DPR RI

Ambon.Suara Reformasi.Com.Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku telah menyampaikan aspirasi masyarakat Maluku kepada Pemerintah Pusat (Pempus) terkait dengan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM), Lumbung Ikan Nasional (LIN), Ambon New Port dan soal kebutuhan Listrik di Maluku kepada Pemerintah Pusat (Pempus) dan kami telah melakukan rapat dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) terkait berbagai persolan yang ada.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, John J Lewerissa kepada wartawan di balai rakyat karang panjang Ambon Senin (13/2/2023) saat diminta bersedia memberikan komentar soal aspirasi masyarakat Maluku di perjuangkan di Pemerintah Pusat lewat DPD dan DPR RI dalam rangka penyamaan persepsi terutama Komisi IV dan Komisi VII DPR RI.

“Mitra kerja komisi II DPRD Provinsi Maluku adalah Komisi IV dan Komisi VII soal DPR RI dan kami juga mempermasalahkan Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port kami minta sikap tegas dari pemerintah pusat kenapa tidak dan apakah dua mega proyek ini jalan atau tidak, "pinta Lewerissa.

Menurutnya, ada anggaran sekitar satu koma sekian trilyun untuk masalah LIN tapi kenapa tidak jalan, untuk itu diminta Pempus lewat Komisi IV DPR RI segera mengklarifikasi proses LIN di Maluku.

“Menyangkut BBM bagian dari Komisi VII DPR RI dan soal pelayanan listrik di Maluku mengingat sebagian besar desa-desa di Provinsi Maluku belum mendapat fasilitas listrik terutama Maluku daerah kepulauan bukan kontinental makanya diminta Pempus dapat membantu untuk menyelesaikan persoalan listrik di Maluku,” jelas Lewerissa.

Lebih lanjut kata Lewerissa, soal kebutuhan serta kuota BBM kita minta laporan dari pemerintah Kabupaten/Kota segera memasukan data pemakaian BBM per tahun 2022-2023 agar BPH Migas menyiapkan kuota sesuai dengan kebutuhan riil di Provinsi Maluku.(SR)