Leatemia; Provinsi Maluku Minta Jatah 200 CPNS untuk Tahun 2023 ini.

SuaraReformasi.Com.Ambon.Sulit terciptanya peluang lapangan pekerjaan di provinsi Maluku maka, satu-satunya cara untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku untuk saat ini, maka harus ada kuota untuk tes CPNS bagi para pencari kerja. Makin tinggi jumlah pengangguran di provinsi ini dari tahun ke tahun terus bertambah, pengangguran terbuka ini kita bisa lihat dari tingkat kelulusan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta terus mencetak ribuan sarjana.

Perguruan tinggi negeri misalnya, Universitas Pattimura, Ambon merupakan salah satu perguruan tinggi yang banyak mencetak sarjana, Universitas Kristen (UKIM) Darulsalam, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Trinitas Ambon, Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik, (STEPAG) Ambon, Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan (STAGPEN) Ambon, dan sejumlah sekolah akademi Keperawatan hingga berbagai perguruan tinggi swasta lainnya yang didirikan di berbagai kabupaten/kota di Maluku saat ini. Y

Sulitnya lapangan pekerjaan menjadikan salah satu alasan para pencari kerja memilih jalan hidup untuk ikut seleksi CPNS dengan kuota hampir 7000 tenaga perkantoran.

Seleksi nasional calon pegawai negeri sipil (CPNS) mesti menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD Maluku guna memperjuangkan kuota khusus untuk provinsi Maluku.

Salah satu Tokoh masyarakat Maluku, Yusuf Leatemia sangat berharap kepada Komisi I DPRD Maluku secara kelembagaan harus meminta perhatian khusus kepada pemerintah pusat untuk setidaknya menyediakan 200 lowongan untuk putra-putri Maluku.

Menurut Leatemia, permintaan kuota khusus ini mesti diperjuangkan wakil rakyat kita khusus komisi I DPRD Maluku. Seraya mencontoh perjuangan dari wakil rakyat asal Papua untuk otonomi khusus, maupun jatah anak daerah untuk TNI-POLRI.

"Ini yang kita lihat dari wakil rakyat kita baik yang duduk di DPRD Maluku hingga DPD RI maupun DPR RI kurang menyikapi persoalan seperti ini, paling tidak wakil rakyat kita bicara dengan pemerintah pusat soal permintaan kuota khusus untuk 200 CPNS untuk Provinsi Maluku, "pinta Yusuf Leatemia, yang juga kader tulen PDI P Maluku ini, kepada media ini, Jumat, (06/10/23).

Menurut dia jika ini dibicarakan dengan baik ke pemerintah pusat, maka peluang itu bisa terbuka; artinya dari 7000 CPNS yang dibuka pemerintah pusat dalam tahun 2023 ini, dan kita minta jatah 200 orang saja tentu akan mendapat pertimbangan baik dari pemerintah.

Leatemia juga melihat bahwa rasio itu jika dilihat dari fenomena saat ini banyak Instasi vertikal di daerah Maluku saat ini, banyak dihuni oleh mereka yang berasal dari luar daerah. Ia kemudian mencontohkan, Kantor Pajak, Kantor Menkumham, Bank Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan lain-lain, dihuni oleh bukan putra daerah. Kondisi ini pula yang menyebabkan regenerasi dari putra daerah makin berkurang. Faktor berikutnya pertumbuhan ekonomi kurang smart karena kebanyakan dari para pejabat ini, lebih banyak tidak menetap di kota Ambon. Yah kita tau lah kantor-kantor ini pejabatnya hari Jumat sudah meninggalkan kota Ambon, dan perputaran uang yang diperoleh pada jabatan strategis di daerah ini, yang jelas dibawah keluar dari Maluku. Ini juga menjadi lambatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, " kata Leatemia. Seraya menekankan pada aspek sempitnya lapangan pekerjaan yang diciptakan.

Untuk itu dirinya meminta perhatian serius para wakil rakyat kita supaya berjuang demi dan untuk masyarakat Maluku.

Dia menegaskan langkah diplomasi itu jika tidak diindahkan pemerintah pusat, kalau Papua bisa berontak, maka Maluku juga bisa lebih dari itu. Namun sebelum hal itu terjadi, sebaiknya kita gunakan jalur diplomasi tadi.

Untuk diketahui seleksi nasional Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih berlangsung.

Para peserta yang dinyatakan lolos pada tahap administrasi, akan menjalani ujian Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) CPNS.

Jenis-jenis tes yang termasuk dalam SKD adalah Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Di samping itu, tes kompetensi dasar (SKD) sendiri baru akan terlaksana pada 30 Oktober-2 November 2023 mendatang.

Itu artinya, terhitung dari hari ini, seleksi tingkat lanjut program pemerintah ini masih ada sekitar 1 bulan lagi menuju tes kemampuan dasar. (***$)