Kuota BBM Maluku Masih Kurang, Lewerissa: Itu Urusan Pemda

Ambon.Suara Reformasi.Com.Masih sulit mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti Minyak Tanah (Mitan), Pertalite dan yang lainnya itu karena Maluku kekurangan stok BBM.

Terkait kekurangan BBM ini , beberapa waktu lalu Komisi II DPRD Provinsi Maluku melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina Ambon, untuk membicarakan kekurangan stok.

Dan itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, (Pemda) Maluku, baik itu Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.

Demikian disampaikan oleh ketua komisi II DPRD Provinsi Maluku , John Lewerissa pada wartawan di Ambon, rabu (23/11/2022).

Menurut Politisi Partai Gerindra Maluku itu, Kanapa harus menjadi tanggung jawab Provinsi maupun Kabupaten Kota? karena mereka mengerti jelas tentang penggunaan BBM , apalagi menyangkut tentang khusus mitan , dalam hal ini di peruntukan bagi rumah tangga.

“Jadi kuota tahun ini maupun tahun depan, kan tergantung dari data yang di input oleh Pemda Provinsi dan Kabupaten Kota,”ujarnya.

Di jelaskannya, setelah data-data penggunaan BBM itu di input, di lihat kalau memang kuota itu berkurang , Pemerintah Daerah menyurati Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk meminta penambahan kuota BBM . Karena paktanya dari tahun ke tahun penggunaan BBM itu meningkat .

Mitan itu menurutnya, diperuntukan untuk rumah tangga berdasarkan aturan , namun faktanya mitan itu di gunakan untuk transfortasi air.

Motor-motor tempel itu juga banyak menggunakan mitan. ini yang menyebabkan mitan itu di peruntukan untuk kebutuhan rumah tangga tidak maksimal .

Untuk itu Pemda harus menyampaikannya kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini BPH Migas, untuk meminta kalau bisa kuotanya di tambah karena ada faktor-faktor itu.

Motor tempel ini tidak masuk dalam aturan atau regulasinya. Jadi ini harus mendapat informasi dari Pemda. Pemda yang harus memberikan masukan kepada BPH Migas, sehingga Pemerintah Pusat dapat mengambil langkah-langkah strategi atau keputusan-keputusan yang berpihak , sebut saja Anggota DPRD Maluku Dapil Kota Ambon itu.(SR)

Tanpa ada data yang lengkap Pemerintah Pusat tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya mereka berpatokan pada kuota tahun lalu. Padahal tiap tahun itu data pemakai BBM itu meningkat di Maluku, tutupnya