Kota Ambon Miliki 144 Tim Pendamping Keluarga

SuaraReformasi.Com.Ambon.Kota Ambon saat ini memiliki 144 Tim Pendamping Keluarga yang siap bekerja untuk membantu upaya pemerintah kota ini menurunkan angka prevalensi stunting.

Penjabat Walikota Ambon, Dominggus N. Kaya mengungkapkan hal tersebut dalam sambutannya pada acara Penguatan Tim Pendamping Keluarga Bersama Kepala BKKBN RI, berlangsung di Auditorium Maluku City Mall Kota Ambon, Rabu (29/5/2024).

“Yang hadir hari ini ada 750 orang, 432 di antaranya merupakan pendamping keluarga dari 144 Tim Pendamping Keluarga yang tersebar di 50 desa/kelurahan di Kota Ambon,” kata Kaya saat memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut.

Menurut Penjabat, 432 Pendamping Keluarga itu bertugas di berbagai Puskesmas yang ada di wilayah lima kecamatan, untuk mendukung program penurunan angka anak stunting di kota Ambon yang saat ini mencapai 353 anak.

“Kami harapkan jumlah itu bisa di bawah 200,” katanya.

Ia menambahkan, sebagai wujud kepedulian ASN Pemerintah kota Ambon dalam rangka penurunan stunting, maka dilaksanakan pemberian bantuan orang tua asuh kepada anak stunting. Kebijakan ini tertuang dalam SK Walikota Ambon Nomor 735 Tahun 2022 dengan besaran bantuan menurut eselonisasi. Eselon 2 sebesar Rp150.000 per bulan, eselon 3 sebesar Rp100.000 per bulan, eselon 4 sebesar Rp50.000 perbulan.

Selain itu, pemerintah kota Ambon juga memberikan paket bantuan makanan berupa susu telur kacang hijau beras dan pemberian makanan tambahan kepada balita stunting.

“Bapak, ibu undangan yang saya hormati. 353 anak stunting ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menyelesaikannya,” kata Kaya.

“Untuk itu, kerja sama dan kolaborasi yang baik antar-OPD maupun mitra kerja menjadi penting. Konvergensi dan kolaborasi program terkait penurunan stunting menjadi kata kunci untuk memastikan seluruh program dapat terlaksana dengan baik dan memberikan hasil yang positif,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo memyatakab upaya penurunan Stunting di Maluku masih lamban.

“Jadi begini ya, Maluku ini kan termasuk untuk penurunan stunting agak lambat. Jadi sesuai arahan Presiden Jokowi, kita harus menyiapkan betul Maluku ini agar lebih cepat,” katanya.

Menurut dia, upaya penurunan stunting bukan hanya penanganan bagi bayi atau anak penderitanya, tetapi harus sejak dini dilakukan dengan memberi pencerahan bagi masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), khususnya bagi pasangan muda yang mau menikah.

Sehubungan dengan itu, TPK harus disiapkan betul agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberikan pemahaman kepada pasangan yang mau menikah dalam kaitan mencegah potensi bayi stunting.

“Perangkat dan datanya sudah lengkap. Tadi disebutkan ada 432 Pendamping Keluarga, dan mereka semua sudah tahu betul kalau mau nikah syaratnya apa, kalau hamil bagaimana,” kata Hasto menjelaskan.

Hasto menambahkan, anggaran untuk penanganan stunting di Maluku sudah diberikan Kementerian Kesehatan dan disalurkan ke Puskesmas untuk membeli makanan bergizi bagi ibu hamil maupun anak-anak penderita stunting. (Ser)