Inpres 5 Harap Jawab Seluruh Kebutuhan Pembangunan Maluku

Ambon.Suara Reformasi.Com.Bantuan dana Inpres No 5 Tahun 2022 dalam rangka pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana alam yang terjadi di Provinsi bole menjawab semua kebutuhan pembangunan daerah ini sesuai proposal di pihak pemerintah daerah.

Pernyataan ini disampaikan salah satu anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Maluku, Hatta Hehanussa kepada wartawan di balai rakyat karang panjang Ambon Rabu (31/8), saat memberikan komentar tentang infrastruktur pembangunan di daerah ini telah rusak akibat bencana .

Sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku, kami terus mendorong untuk diperhatikan pemerintah pembangunan jalan rusak di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), tapi kita maklumi anggaran pembangunan tahun 2021 maupun 2022 daerah ini semakin turun akibat covid-19, untuk itu dana Inpres no 5 tahun 2022 mudah-mudahan beberapa ruas jalan yang rusak bisa terjawab dengan hadis Inpres 5 ini," kata Hehanussa.

Menurutnya, Inpres 5 bole mengakumudir beberapa ruas jalan termasuk didalamnya jalan nasional, Provinsi maupun jalan Kabupaten, untuk itu beberapa ruas jalan provinsi di Kabupaten SBB didalamnya, ruas jalan Piru- Loki, Loki-Iha, KIratu - Hunutetu, Seri-Kambelu, dan Waisala , sesuai usulan telah dibuat pemerintah daerah dengan proposal telah dibuat sesuai ferifikasi tahap yang diharapkan ditangani tahun 2023.

Lebih lanjut kata Hehanussa, menyangkut ruas Waisala-Kambelu didalanya ada jalan Kabupaten untuk itu perlu diselesaikan antara Kabupaten dan Provinsi suapaya betul-betul menjadi fokus perhatian pada Provinsi sedangkan ruas jalan Seri-Kambelu-Luhu dan Waisala perlu penangan khusus dan menjadi Perhatian kita.

" Usulan kami komisi III DPRD Provinsi Maluku melakukan pendataan mesti

menjadi perhatian kita komisi untuk memperjuangkan ke pusat baik di Komisi V DPR RI maupun Departeman Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta, dan fokus kita adalah ruas jalan provinsi sedangkan untuk jalan Kabupaten kita mengharapkan perhatian dari pihak Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi bersama kita dan pemerintah Provinsi Maluku," Jelas Hehanussa.