Hanubun: Jaringan Telekomunikasi Berbasis 4G di Maluku Tenggara Capai 86 Persen

Langgur.Suara Reformasi.Com. Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun menjelaskan, akhir tahun 2018 jumlah Ohoi yang terkoneksi Internet hanya sebanyak 25 Ohoi atau 24,5%.

Setelah dirinya dilantik menjadi Bupati bersama Petrus Beruatwarin sebagai Wakil Bupati pada 31 Oktober 2018, mereka menyetujui perluasan Jaringan Telekomunikasi berbasis 4G.

Bupati Hanubun menjelaskan ini dalam narasi video capaian kinerja yang ditayang saat perayaan HUT ke-70 Kabupaten Maluku Tenggara di aula kantor Bupati Maluku Tenggara Kota Langgur, Kamis (22/12/2022).

Dengan berbagai langkah strategi yang dibuat, maka sejak tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2022 ini, Jaringan Telekomunikasi berbasis 4G akan mencapai 86% atau 164 Ohoi.

Untuk Wilayah Kei Kecil akan mencapai 100%, karena saat ini sementara dibangun Menara Telekomunikasi di Pulau Ur dan Pulau Tanimbar Kei yang sebelumnya Ohoi Warbal telah terakses 4G yang selama ini terisolir dan tidak terakses Internet.

Sementara untuk Pulau Kei Besar, saat ini sedang dibangun Menara di Wilayah Kei Besar Utara Timur pada Ohoi Ohoiraut, Ohoifaruan, Renfaan, Hollay dan Kilwair, sementara Kei Besar Utara Barat sedang dibangun Menara di Ohoi Uwat dan Ohoi Ohoiwab.

“Untuk Wilayah Pulau Kei Besar, Jaringan Telekomunikasi Berbasis Internet telah terlayani 99 Ohoi atau 86% dan tersisa 16 Ohoi atau 14%. Yang Belum Terlayani. Ini menjadi Capaian yang signifikan,” ujarnya.

Selain itu, inovasi berbasis internet, terus dibenahi dengan adanya revitalisasi Website Kabupaten Maluku Tenggara guna membantu akses informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara kepada publik, termasuk layanan Penilaian Kinerja ASN yakni Aplikasi e-kinerja, aplikasi e-absensi, dan keterlibatan publik dalam menyampaiakan serta aspirasi melalui aplikasi e-lapor Malra serta Berbagai Aplikasi Layanan Laporan Keuangan.

Pada Tahun 2023 yang akan datang, akan segera diluncurkan Aplikasi E-Surat dengan Berbasis Tanda Tangan Elektronik dan E-Sinmas untuk memantau Harga dan Stok Barang di pasaran.

Menyinggung Misi kelima dari bupati dan wakil bupati yaitu menghasilkan Pembangunan Berbasis Kewilayahan dengan Prosperity Approach Berbasis Budaya, Kearfian Lokal dan Masyarakat Hukum Adat, Bupati Hanubun tegaskan,realisasi mengukur keberhasilannya dapat diukur dengan indikator kinerja antara lain Presentase kekurangan penggunaan ruang, pada tahun 2017 mencapai 49 % dan hingga tahun 2019 masih tetap berada di atas 49%. Hal ini berkaitan dengan Rencana Revisi RTRW pengukuran yang sesuai memiringkan kembali RTRW yang dalam tahapan proses.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2017 mencapai skor 75,12 dan tahun 2019 naik dengan skor 76,50. Indeks Risiko Bencana pada tahun 2017 adalah 179,2 dan tahun 2019 menurun pada angka 154,87 IRB, menunjukkan bahwa tingkat rawan bencana berkurang.

Indeks pelestarian budaya pada tahun 2019 adalah Indeks 15,97. Baru dapat terukur setelah RPJMD Periode 2019-2023.

“Dari 5 Misi Bupati dan Wakil Bupati serta 31 indikator kinerja dengan rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 93,20% atau bermakna baik” kata Hanubun.

Untuk tahun 2023 progres akan mengalami perubahan krisis Ancaman Resesi Ekonomi Global, krisis pangan dan krisis energi. Untuk itu, upaya penguatan ekonomi lokal, dan ketahanan pangan menjadi hal yang penting dan upaya pelaksanaan.

“Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Prioritas pembangunan dibagi atas pelayanan yang bersifat WAJIB yang meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Penanggulangan Kemiskinan,” ujarnya.(SR)