DPRD Maluku Gelar Paripurna Penyampaian Akhir Fraksi Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023

SUARAREFORMASI.COM.AMBON.– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban Anggaran APBD Tahun 2023, Sabtu (6/7/2024).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut didampingi Ketua DPRD Maluku, Wakil Ketua Efendi Rasyad Latuconsina hadir juga Pj Gubernur Maluku Sadali Ie, Plh Sekda Maluku,beserta seluruh anggota dewan pimpinan OPD serta undangan lainnya.

Saidekut ketika membuka rapat mengatakan, dalam rangka fungsi tugas pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah maka sesuai dengan amanat peraturan daerah, pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahunnya kepada DPRD untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan bersama.

Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Maluku tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah dan telah dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku baik secara internal melalui pendalaman faksi dalam melahirkan DIM, kemudian dilanjutkan dengan rapat internal Banggar DPRD maupun rapat kerja bersama tim anggaran pemerintah daerah.

Berbagai permasalahan, hambatan, tantangan dalam pelaksanaan APBD tahun 2023, yang telah dibahas dan dievaluasi secara kemitraan antara pemerintah daerah dengan DPRD. Oleh karena itu setiap permasalahan yang dihadapi akan dijadikan sebagai pengalaman dalam pelaksanaan keuangan daerah di tahun yang akan datang.

DPRD melalui setiap fraksi-fraksi akan menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap keputusan politik rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.

Sementara itu Pj Gubernur Maluku Sadali Ie mengatakan bahwa, beberapa waktu lalu Pemerintah Daerah telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan yang terhormat untuk dibahas. Dan pada hari ini melalui Rapat Dewan Paripurna yang menghormati kita bersama dalam mengikuti Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Menurutnya, rancangan peraturan daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 telah dibahas oleh Dewan yang terhormat dalam semangat kebersamaan, kemitraan, menunjukkan komitmen dan tanggung jawab bersama antara Eksekutif dan legislatif dalam mengawal suksesnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah.

Sadali juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan empat anggota Dewan terhormat, yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, dukungan, serta kerjasama dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Dia mengaku yakin bahwa anggota Dewan yang terhormat akan terus menjaga kebersamaan dan kemitraan yang terjalin guna mendukung jalannya penyelenggaraan pemerintahan, ungkap Sadali

Kepada seluruh aparatur Pemerintah Provinsi Maluku, kami berharap untuk menyimak dan mencatat serta mengkaji apa yang menjadi masukan dari pecahan-pecahan dalam Kata Akhir untuk dipedomani dan dilakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan,”pintanya.(SER)