DPRD Kota Ambon Terus Dorang Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Kurang Mampu.

SuaraReformasi.Com.Ambon.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon tetap mendorong pihak Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Kota Ambon.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Ambon, Lucky.L.Upulatu Nikijuluw kepada wartawan media ini di Ambon Kamis (18/4/2024) saat pihaknya bersedia memberikan komentar soal perlu peningkatan pembangunan rumah layak huni bagi warga Kota Ambon.

Menurutnya, Program Pemerintah dalam membangun rumah layak huni bagi warga kurang mampu di Kota Ambon selalu didorong oleh DPRD dan Pemerintah Kota Ambon untuk dilaksanakan program kemanusiaan tersebut terutama diperuntukan bagi masyarakat yang ekonomi lemah.

" Dari 9 ribu -12 ribu berdasarkan data survei yang dilakukan oleh data terpadu kesejahteraan sosial antara Dinas Pemukiman Kita Ambon dan Dinas PUPR Provinsi Maluku maka perlu adanya intervensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) baik Kota Ambon maupun APBD Provinsi untuk memperlancar kegiatan atau program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat ekonomi lemah dimaksud kalau tidak ada intervensi APBD untuk mendongkrak maka lambat dalam penangan program kemanusiaan itu" Ujar Nikijuluw

Lebih lanjut kata Nikijuluw, sepanjang ini pembangunan rumah layak huni baru mencapai 5 persen yang diintervensi oleh APBD Kota Ambon maupun APBD Provinsi sementara pihak dewan mempunyai harapan tahun 2024 atau 2025 ada intervensi APBD sehingga mengatasi kawasan kumu yang ada di Kota Ambon.

" Sedangkan yang kedua, rumah masyarakat ekonomi lemah dapat terlayani maka kelayakan orang untuk mendiami tempat itu bisa memenuhi syarat serta tidak ada lagi masyarakat miskin yang hidup dalam hunian yang tidak layak sehingga dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kehidupan yang lebih layak," kata Upulatu Nikijuluw.

Harapannya, Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam bentuk membangun rumah layak huni perlu adanya sinergitas DPRD bersama Pemerintah untuk menetapkan anggaran sehingga secara bertahap bisa diselesaikan minimal dalam satu tahun anggaran dibangun rumah layak huni antara 100 sampai 150 baru bisa menyelesaikan persoalan terjadi.(Ser)