DPA Belum Diterima OPD, Begini Pernyataan Wakil Rakyat

SUARAREFORMASI.COM.BULA, Akibat dari terlambatnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang diterima oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini, mengundang reaksi dari wakil rakyat yang duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seram Bagian Timur (SBT).

Reaksi tersebut di kemukakan oleh Anggota DPRD Achmad Voth, menurut anggota legislatif (Aleg) SBT bahwa, kondisi keterlambatan realisasi APBD ini sama sekali tidak mencerminkan tagline gerak cepat yang diusung Bupati Fachri Alkatiri.

"Ini bukan gerak cepat, tapi gerak lambat sebenarnya. Tinggal beberapa hari lagi kita sudah ada di triwulan kedua, toh DPA saja belum ada, bagaimana kita bisa ukur tingkat serapan anggaran?," tandasnya kepada wartawan via seluler, Sabtu (22/3/2025).

Aleg tiga periode itu mengungkapkan, Pemerintah Daerah (Pemda) melalui tim anggaran dan Banggar DPRD belum lama ini telah menggelar rapat penyesuaian anggaran, menyusul keluarnya kebijakan efisiensi. Sehingga dengan demikian tidak boleh ada lagi alasan APBD belum direalisasi akibat efisiensi.

Jika Pemda beralasan lain yakni masih perlu menunggu pengisian jabatan Penjabat Sekda, maka alasan tersebut menurut Aleg yang pernah menduduki kursi wakil ketua DPRD SBT ini, jika alasan tersebut tidak lagi relevan. Pasalnya Penjabat Sekda telah dilantik beberapa hari lalu.

Olehnya itu, dirinya menekankan agar pemda jangan lagi beralasan untuk menunda realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud.

Ketua DPC Partai Gerindra ini berpandangan, sejauh ini tingkat perputaran uang di SBT sangat bergantung pada APBD kabupaten. Sebab kontribusi sektor swasta relatif masih minim. Oleh karena itu, jika realisasi APBD mengalami keterlambatan, maka akan berdampak kepada kebutuhan ekonomi masyarakat.

Diketahui, tinggal menghitung hari, triwulan pertama tahun anggaran 2025 segera berakhir. Namun, realisasi APBD belum juga dilaksanakan. Hal itu dikarenakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belum diterima oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Seran Bagian Timur (SBT).

Sebab, keterlibatan realisasi anggaran daerah ini tentu sangat berdampak terhadap tingkat perputaran rupiah (uang) di tengah masyarakat. Apalagi perayaan hari raya idul Fitri 1446 Hijriyah didepan mata, kondisi dimana masyarakat membutuhkan uang untuk kebutuhan lebaran tahun ini.