DIREKTUR POLTEK NEGERI AMBON HAMBAT PENDIDIKAN MAHASISWA

Ambon.Suara Reformasi.Com.-Direktur Politeknik Negeri Ambon Dady Mairuhu dinilai tidak punya kepedulian terhadap sistem pendidikan pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan secara kejuruan.

Penilaian itu, Ketua Jurusan Akuntasi PolItek Negeri Ambon, Dr Agus Siahaya, ST, M.Pd setelah menanggapi aksi demo yang digelar untuk mahasiswa jurusan akuntansi di Kejaksaan Negeri Ambon, belum lama ini.

Aksi serupa digelar sebelumnya di kampus atas ketidakpuasan dan ketidakpedulian Direktur Poltek atas lambannya proses penanganan terhadap sistem pendidikan pada setiap jurusan, khususnya jurusan yang ia pimpim. ketidakpuasan yang dianut semakin memuncak, ketika berbagai bukti terkait persolan rusaknya sejumlah fasilitas penunjang yang dianggap sangat mendesak perlu segera disediakan, telah diserahkan kepada Direktur tetapi lamban ditangani.

''Bahan praktek dan fasilitas pendukung, jadi disini ada Kursi-kursi rusak mahasiswa duduk berdua pada satu kursi hingga duduk bersilah di lantai, lantai tembus air hujan [bocor] lampu putus dan bukti-bukti ini sudah diperlihatkan kepada Direktur dengan sejumlah foto untuk dekumen pembuktian, ''ungkapan Siahaya.

Saya akui, sekitar dua bulan lalu ketika aksi demo berlangsung di kampus, Direktur Poltek, Dady Mairuhu, sempat memanggilnya bersama beberapa perwakilan, disitu dalam pertemuan yang dimaksud Direktur sempat meminta kepadanya untuk tidak melakukan aksi demo sambil menunggu dan bersabar apa yang menjadi harapan dan permintaan dari mereka. Namun sampai dengan tuntutan terakhir mereka di Kejari Ambon, jelas Siahaya, wujud barang yang diminta tak kunjung tiba.

''Ajakan direktur untuk jangan berdemo nanti kita atur baik-baik, hanya permintaan dan tuntutan kita itu lamban ditanggapi makanya kita lakukan aksi demo; Selanjutnya, pagu anggaran telah tersedia dan masuk dalam dana Biaya Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri [OPTN] itu untuk bahan praktek, ''Ungkap Siahaya.

Menurutnya dana senilai Rp 325 juta ini, besarnya tergantung dari kebutuhan masing-masing jurusan dan berasal dari APBN diperuntukan bagi biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri [OPTN].

Ketua mayor dan para senat lainnya kuatir jika suatu saat nanti para orangtua mahasiswa memprotes, bahwa sistem pendidikan di Poltek Negeri Ambon jauh dari apa yang diharapkan.

''Anak-anak punya hak bahan ajar, sebagai anggota senat, kita punya tanggungjawab moril untuk melihat kebutuhan anak-anak mahasiswa; bagaimana kalau orang tua mahasiswa datang teriak disini, kita tidak bisa membayangkan hal ini terjadi. jadi ini termasuk mereka yang menghambat proses pendidikan ''kita tidak bisa membayangkan, sesal Marinir, yang merupakan anggota Senat Poltek Negeri Ambon ini.

Menurutnya sampai tahun 2021 kemarin wisuda, kebanyakan mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggi ini, tidak punya nomor PIN nomor [Induk Pengeluaran Nasional] untuk data seluruh indonesia bes' Padahal mereka sudah diwisudahkan tetapi mereka hanya diberikan Surat Keterangan Lulus.

''Dan mereka cari kerja ikut test dengan keterangan lulus ijasah tidak ada waktu lulus dan diterima di PLN dan sebagainya ketika diminta verifikasi ijazah tidak ada dan mereka dinyatakan tidak lolos test [gugur] padahal mereka sudah lolos seleksi,''Ungkap Marines Sugi.

Baik Ketua mayor maupun Marines Zugimemperdebatkan, masalah yang tengah dihadapi para mahasiswa lulusan Poltek Negeri Ambon ini, bisa saja orangtua melakukan proses gugatan ke Pengadilan karena institusi melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia kebebasan orang untuk mencari lapangan pekerjaan yang terhambat apalagi lanjut Sugi, mereka lolos seleksi kemudian dibatalkan karena ijzah belum juga ditandatangani dan sebagainya.

''Sebanyak 133 orang yang ketika itu belum punya ijazah, barusan dua ijazah dari mahasiswa akuntansi saya baru tandatangani, ini lulusan tahun 2021, ''ujar ketua jurusan Akuntansi, Agus Siahaya (SR)