Dibuka Staf Ahli, Gubernur Sampaikan Empat Pesan Pada Rakor Badan Pengelolaan Perbatasan

Ambon.Suara Reformasi.Com.- Staf Ahli Gubernur Maluku, Deny Lilipory membuka dengan resmi Rapat Forum OPD Badan Penhgelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2023, yang berlangnsung di Hotel Marina, Ambon, Rabu (15/3/2023).

Rapat forum merupakan tahapan penting dan strategi dalam proses perencanaan dan sinkronisasi program pembangunan di bidang pengelolaan perbatasan di Provinsi Maluku.

Lilipory yang menyampaikan sambutan Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T merupakan komitmen pemerintah pusat saat ini yaitu membangun Indonesia dari persenjataan dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

Daerah 3T adalah wajah depan Indonesia yang harus diperbaiki dan didorong kemajuannya, sebagai perwujudan bahwa negara sejatinya hadir dan melindungi pembunuhan warga.

Dikatakan, berdasarkan Perpres No.33 tahun 2015 tentang rencana tata ruang perbatasan negara di Provinsi Maluku menetapkan perbatasan di Provinsi Maluku meliputi kecamatan – kecamatan perbatasan di kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya, dan berdasarkan Peraturan Kepala 3 tahun 2020 tentang rencana strategi sekretariat tetap Badan Pengelola Perbatasan tahun 2020-2024 membangun 1 (satu) kabupaten sebagai pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) dan 28 (dua puluh delapan) kecamatan sebagai kawasan prioritas (Lokpri) dan 9 (sembilan) pulau sebagai pulau – pulau kecil terluar (PPKT) yang masuk dalam program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2020-2024.

Ia menambahkan, ada 6 indikator ketertinggalan yang menjelaskan tentang Daerah 3T yakni, perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, serta karakteristik daerah.

“Sehubungan dengan hal tersebut, maka sasaran pembangunan daerah 3T dititikberatkan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), sehingga diharapkan pada suatu saat nanti daerah 3T dapat tumbuh dan berkembang sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia, "jelas Lilipory.

Untuk itu, selaku Kepala Daerah, Gubernur pun menyampaikan beberapa pesan dan harapan yang mejadi dukungan dalam forum rapat tersebut.

Pertama, kondisi memperhatikan geografis wilayah kepulauan maluku yang terdiri dari 1.340 pulau, maka upaya percepatan pembangunan daerah 3t, tidak hanya melalui fasilitasi pembangunan infrastruktur sosial dasar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia serta peningkatan infrastruktur fisik dan ekonomi dalam rangka peningkatan produktivitas daerah, untuk terus didorong dalam rangka mendukung peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

Kedua, percepatan pembangunan daerah 3T tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat saja, namun harus dilakukan secara terkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten, serta melalui kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat dalam membangun daerah tertinggal yang afirmatif dan akseleratif.

Ketiga, kepada badan pengelola perbatasan, baik provinsi maupun perbatasan kabupaten di Maluku agar menyelaraskan program dan kegiatan bppd provinsi maluku, dan menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi penjualan sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.

Keempat, Gubernur mengajak seluruh peserta untuk dapat mengikuti forum OPD ini dengan baik, agar apa yang menjadi kesepakatan bersama bisa diterapkan dalam tugas dan fungsi masing-masing. (Ser)