Artikel Populer

Dengan Bimtek Serta Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemkota Ambon Dapat Pengelolaan Keuangan Secara Transparan Dan Akuntabel

Dengan Bimtek Serta Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemkota Ambon Dapat Pengelolaan Keuangan Secara Transparan Dan Akuntabel


Ambon.Suara Reformasi.Com.Dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implementasi Kebijakan Dana Transfer ke daerah serta implementasi kebijakan kartu kredit pemerintah daerah tahun 2023, yang dilaksanakan Pemerintah Kota Ambon dapat memberikan warna bagi seluruh Organisasi Perangkap Daerah (OPD) ) Kota Ambon untuk dapat mengelolah keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

Pernyataan ini disampaikan, Pj Walikota Ambon, Bodewin M Wattimena, saat memberikan sambutan saat berlangsungnya pembukaan Bimtek dan Pengelolaan Keuangan Daerah di lantai lima Hotel Manise Jumat (24/3/2023) oleh Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Pemkota Ambon.

Menurut Wattimena, dengan penyelenggaraan Bimtek serta sosialisasi akan dapat meningkatkan pemahaman kita terkait dengan proses implementasi perencanaan berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mampu menjembatani kebutuhan satu data keuangan seluruh pemerintah daerah secara nasional.

Desentralisasi fiskal merupakan instrumen bagi daerah untuk membangun kemandirian sebagai dana otonomi daerah, dan melalui desentralisasi fiskal daerah memiliki ruang yang lebar untuk mengatur sumber-sumber pendapatan,penerimaan maupun belanja daerah serta fakta dilapangan menunjukkan bahwa memberikan kewenangan yang besar tidak berbanding lurus dengan kemandirian daerah hal ini terbukti dengan masih rendahnya indikator kemandirian fiska dan ketimpangan secara kewilayahan selain itu penerimaan daerah yang bersumber dari transfer ke daerah dan dana desa telah membuat daerah sangat tergantung pada pusat pemerintah karena pengelolaan TKDD untuk mendorong berbasis daerah belanja pada kinerja baik realisasi pembangunan maupun perbaikan kinerja pemerintah daerah sementara pada dimensi kebijakan TKDD memiliki sejumlah masalah antara lain formulasi DAU yang mampu mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah pelaksanaan,pelaksanaan DAK belum optimal mendukung infrastruktur pembangunan dan prioritas nasional serta pengalokasian DPH belum mampu mendorong peningkatan kinerja daerah, dampak pembangunan nasional belum tercapai,” pinta Wattimena.

Lebih lanjut kata Wattimena, Sebagaimana diketahui pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri telah menelor Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah sebagai dasar untuk mengintegrasikan seluruh sistem informasi pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pembangunan daerah, dan SIPD memiliki makna tersendiri dalam uapaya mengungkapkan data perencanaan keuangan dan pelaporan sekaligus mendorong inovasi perselatan elektronisasi bagi seluruh pemerintah daerah demi terwujudnya keandalan dokumen perencanaan anggaran dan pelaporan.

"Pemerintah kota Ambon menggunakan aplikasi SIPD sejak pertama kali tahun 2020 dan sampai saat ini telah memasuki tahun ke tiga, namun masih terbatas pada proses perencanaan dan penyusunan APBD, semua proses perencanaan mulai dari desa, masyarakat, pokok pikiran DPRD dan Renstra perangkap daerah diliput dalam aplikasi SIPD sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang ada,” kata Wattimena.

Lebih lanjut Wattimena katakan, perubahan paradigma berpikir oleh seluruh komponen pengelolaan keuangan diharapkan dapat memunculkan inovasi yang baru dalam proses pengelolaan serta melakukan dan memanfaatkan perubahan sistem informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh komponen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, salah satunya adalah kegiatan Bimtek dan Sosialisasi Akan dijelaskan tentang salah satu inovasi dari pelaksanaan pengelolaan keuangan yaitu pelayanan KKP atau kartu kredit pemerintah, secara umum diartikan sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu , penerbitan KKP hanya dilakukan oleh Bank yang menerapkan kartu kredit pemerintah dimana Bank tersebut harus sama dengan saat membuka rekening atas bendahara Pengeluaran dan yang paling penting pada Bank yang memang melakukan.(Ser)


Komentar

  1. Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar

Testimonial

Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo....

Cindy

Tingkatkan !!!...

Larry

Bagus...

Jerry

Good !!...

nisa

Blognya keren !!...

Mila Karmila

Metode SEO yang sangat keren!!!......

Dian Herliwan
Kategori