100 M Lebih Dana APBD Provinsi Maluku Dipakai Untuk Pilkada

Suara reformasi.Com.Ambon. Anggaran Daerah Maluku, senilai tiga ratus milyar lebih dikucurkan untuk perhelatan pemilihan kepala daerah serentak di provinsi Maluku.

Dana tersebut diperuntukan bagi para penyelenggara negara KPU, Bawaslu, Polri dan TNI. Kebutuhan anggaran sebesar itu dimaksudkan supaya pada perhelatan pilkada serentak sesuai agenda Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia pada Rabu 27 November 2024 nanti, bisa sukses terlaksana.

Digelontorkannya ratusan miliar rupiah ini, mengemuka saat Panitia musyawarah Soksi Maluku (Organisasi Sayap Golkar) melakukan audiensi dengan penjabat gubernur, di ruang rapat Pj Gubernur Maluku Rabu (12/06/24) siang.

Audiensi atau acara menghadap itu dikomunikasikan berkaitan dengan akan digelarnya musyawarah Soksi Maluku, yang akan direncanakan bersamaan dengan perhelatan Akbar, "Hari Keluarga Nasional (Harganas)" di Kota Semarang Jawa Tengah yang akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Harganas itu dihadiri pula oleh Pj Gubernur Maluku, Ir Sadalie Ie. SP, M.Si UPI.

Musyawarah Soksi Organisasi Sayap Golkar ini, bakal diundur lantaran tanggal perhelatan bersamaan dengan Harganas.

Ketua panitia Soksi Maluku, Pendeta Cris Timisela dalam Audiensi itu, memaparkan sejumlah agenda yang akan dilaksanakan pada Musyarawah Soksi ini. Ia bahkan meminta kesediaan Sadalie Ie, sebagai Pembina SOKSI Maluku, termasuk DR Jalaluddin Salampessy, yang saat ini menduduki kursi Asisten 1 pemerintah provinsi Maluku.

Audiensi antara SOKSI dengan Pj Gubernur Maluku itu berlangsung kurang lebih 15 menit, lantaran PJ gubernur memiliki banyak agenda lainnya.

"Pemerintah daerah sebagaimana kita tau bersama, anggaran kita banyak tersalur untuk kegiatan perhelatan pilkada serentak nanti di Maluku, kurang lebih Rp 300 M, ini belum agenda-agenda lainnya di kabupaten kota di Maluku, yang tentunya bisa saja dicover dan atau dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, "ujar PJ gubernur Maluku, Sadalie Ie.

Meski Pemerintah dibatasi dengan Keterbatasan anggaran, intinya setiap perhelatan yang agenda nasional maupun daerah semaksimal mungkin hendaknya bisa di handel dan bisa dilaksanakan di daerah ini. Kata PJ gubernur' disela-sela audiensi panitia SOKSI MALUKU itu.

Ketua SOKSI Maluku, Chris Timisela mengemukakan kalau dalam Musyarawah nanti, sejumlah dewan pimpinan nasional (Depinas) SOKSI bakal hadir. Makanya seluruh agenda harus dipersiapkan pula secara matang.

"Musyawarah SOKSI kita rencanakan tanggal 29 Juni 2024, tapi ini kemudian bersamaan dengan HARGANAS di JAWA TENGAH, maka tentu ini kita kembali tinjau, mengingat pasti bahwa semua pejabat negara sudah pasti hadir, "ujar Chris Timisela.

Menurut Timisela, kegiatan SOKSI akan dilaksanakan di gedung Baeleo OIKUMENE, Jalan Pattimura Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Kegiatan musyawarah SOKSI Maluku nanti, bakal dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh nasional yang memiliki hubungan tegak lurus dengan Organisasi SOKSI, mereka antara lain, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau yang disebut dengan Bamsoet yang juga sebagai ketua dewan pembina SOKSI, NOOR SUPIT, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Mohamad Misbakhun, Sekjen BANGGAR DPR RI, Fredy Latumahina, Pejabat Ketua Harian SOKSI dan Derik Loupatti, Sekjen Ketua Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI.

kepanjangan dari Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia.

Pawa awalnya nama dan embrio SOKSI adalah Badan Koordinasi Pusat Persatuan Karyawan Perusahaan Negara (BKPPKPN). Saat itu pendiri SOKSI, Suhardiman menjabat sebagai Sekretaris BANAS (Badan Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda) yang dipimpin Dadang Suprayogi sebagai Ketua BANAS dan ditugaskan oleh negara untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing.

Nama SOKSI kemudian muncul pada pertemuan BKPPKPN di Palembang pada tanggal 20 Mei 1960 yang akhirnya di waktu tersebut menjadi tanggal kelahiran SOKSI. Waktu itu, Suhardiman menugaskan Adolf Rahman dan Suwignyo untuk mencari nama yang tepat untuk pergerakan mereka. Tetapi, keduanya belum juga menemukan nama yang tepat sampai larut malam, hingga Suhardiman akhirnya menyampaikan nama SOKSI sebagai singkatan Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia.

Di samping tekad menjadi pelopor lahirnya masyarakat sosialis Pancasila, Suhardiman memilih nama SOKSI juga secara politis untuk menunjukan sikap perlawanan yang tegas terhadap PKI. Khususnya terhadap SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia).

SOKSI sebagai Organisasi Induk memiliki organisasi konsentrasi yang masih ada hingga sekarang, yakni :

Wanita Swadiri Indonesia (WSI) sebagai sayap wanita, Wira Karya Indonesia (WKI) sebagai sayap pemuda, Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan (FOKUSMAKER) sebagai sayap mahasiswa, Baladhika Karya sebagai sayap satgas SOKSI, Konsentrasi Golongan Karya Buruh (KONGKARBU) sebagai sayap buruh, Lembaga Bantuan Hukum Trisula (LBH Trisula) sebagai pusat lembaga konsultasi dan bantuan hukum. (***)