Wujudkan Penurunan Stunting Di Maluku, BKKBN Gelar Rakorda Program Bangga Kencana

SuaraReformasi.Com.Ambon. Dalam rangka meningkatkan sinergitas dan kolaborasi bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting, maka Pemerintah Provinsi Maluku bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar, Rapat Koordinasi Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Maluku Tahun 2024, yang bertempat di Hotel Santika, pada Selasa (27/02/2024)

Kegiatan itu dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, didampingi Sekretaris Utama BKKBN RI Drs. Tavip Agus Rayanto,M.Si, dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Dra. Renta Rego, ditandai dengan pemukulan tifa.

Hadir juga pada kesempatan itu Forkopimda Provinsi Maluku, , Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, TP-PKK Provinsi Maluku, Pimpinan Perguruan Tinggi dan Instansi Vertikal, Para Ketua Organisasi Wanita/LSM, dan berbagai pihak lainnya.

Berdasarkan Hasil Studi Survei Gizi Indonesia Tahun 2022, Sekda dalam sambutannya menyampaikan, angka prevalensi stunting di Provinsi Maluku Tahun 2022 adalah 26,1 turun sebesar 2,6 dari hasil SSGI 2021 sebesar 28,7%.

“Untuk tahun 2023, kita masih menunggu rilis hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), kita semua berharap agar Prevalensi Stunting 2023 bisa turun lagi, sehingga target Nasional 14% dan target Provinsi 20% dapat kita capai di Tahun 2024 ini” Ungkapnya.

Ia mengatakan, semua yang dicapai ini berkat kolaborasi dan Kerjasama berbagai pihak, baik Instansi Vertikal, Mitra, Swasta, OPD, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama, Masyarakat, dan tidak terlepas adalah peran Duta Perangi Stunting (Duta Parenting) beserta seluruh jajarannya, yang selalu membuat terobosan-terobosan untuk percepatan-percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku.

“Untuk itu, atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi, kepada para pihak terutama Duta Parenting atas kontribusi, bagi Pembangunan kualitas sumberdaya manusia Provinsi Maluku dalam program penurunan prevalensi stunting.” Terangnya.(Ser)