Wajar Walikota Jumpa Rakyat

Ambon.Suara Reformasi.Com.Program Wajar Walikota Jumpa Rakyat Setiap hari jumat di teras depan kantor balai kota Ambon, mulai pukul 08.00-10.00 Wit dengan maksud warga kota Ambon datang dan sampaikan langsung aspirasi dan pengaduan basudara ke Pj Walikota Ambon, Bodewin M Wattimena .

Ide dan gagasan cemerlang dalam pelaksanaan Pemerintah Kota Ambon ini mendapat simpati seluruh lapisan masyarakat kota Ambon diharapkan mampu menjawab seluruh aspirasi masyarakat.

Pj Walikota Ambon, Bodewin M Wattimena, saat menyampaikan beberapa persoalan terkait keluhan warga kota Ambon, Jumat (24/2/2023) sedang menghubungkan dengan pedagang di terminal mardika Ambon dan beberapa persoalan lain menjadi perhatian serius yang harus diselesaikan oleh pemerintah kota Ambon.

Kepada wartawan, Wattimena menandaskan Lahan dari kali waitomu sampai kali batu merah adalah tanah milik Pemerintah Provinsi Maluku, jadi kami tidak berbenturan antara Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah Provinsi Maluku tapi dalam tanah itu ada terminal, ada pasar dan ruko yang sesuai kewenangannya dibagi sesuai aturan telah ditetapkan pemerintah, yani terminal tipe c hak pengelolaan ada pada Pemerintah Kota Ambon,pedagang, parkiran dikelolah oleh pemerintah kota Ambon dan sebenarnya tidak ada masalah tapi yang muncul masalah adalah ketika lapak dibongkar dan itu bagian dari penataan pasar dan terminal serta dibangun kembali yang menjadi masalah.

"Yang disalahkan adalah pemerintah kota Ambon kan itu, kami luruskan saja kami sedang berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah ini dan kemarin saya turun ke pasar dan terminal saya minta seluruh menahan diri jangan dulu dilanjutkan pembangunan karna kita akan melancarkan baik-baik antara pemerintah kota Ambon dan Pemerintah Provinsi Maluku tapi juga dengan pihak ketiga yang tunjuk pemerintah kota Ambon untuk mengelolah ruko," pinta Wattimena.

Menurutnya, tidak ada masalah hanya soal dibangun serta tidak terkoordinir dengan baik dan masalah terkait pemerintah kota dan provinsi tidak ada masalah, jadi Bapak Gubernur sama dengan kita semua dan lakukan apa disitu sesuai dengan aturan dan kami tidak setuju lapak dibangun di terminal hal ini tidak bisa dan jika memerlukan kepastian jawaban atas masalah yang terjadi jika suda melakukan rapat koordinasi, bahkan kami tidak dapat mengambil keputusan sepihak tentang masalah yang terjadi.

“Kalau saya, saya tidak mau bangun lapak di terminal, mana mungkin area terminal dipakai untuk pedagang dan saya pribadi dan atas nama pemerintah kota Ambon tidak setuju,” jelas Wattimena.

Lebih lanjut kata Wattimena, kemungkinan rapat koordinasi antara fraksi di DPRD kota Ambon dan kalau Walikota hadir dalam rapat harus dipimpin oleh ketua DPRD Kota Ambon, tidak bisa rapat dipimpin ketua komisi dan rapat gabungan komisi II dan III dipimpin Ketua DPRD kota Ambon dan mengundang para pihak untuk membicarakan masalah yang terjadi.(Ser)