Ambon.Suara Reformasi.Com.Pasca gempa bumi bermagnitudo M 7,9 (update parameter M 7,5) di perairan laut Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku, beberapa waktu lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bertolak menuju KKT dari Bandara Internasional Pattimura Ambon, Kamis pagi, (12/1/2023), untuk meninjau lokasi bencana.
Sebelum bertolak ke KKT, BNPB bersama Forkopimd Maluku bertemu di
Gedung VIP Room Bandara Pattimura Ambon mengadakan rapat koordinasi penanggulangan bencana pasca gempa.
Rapat yang dipandu Kepala BNPB Letjen TNI. Suharyanto itu, pembicara Deputi Geofisika BMKG Dr. Suko Prayitno Adi, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Ruruh Aris Setyawibawa, Kapolda Maluku Irjen Pol. Lotharia Latif, Danlantamal IX Ambon Brigjen TNI. Ujar Latuconsina, Brigjen Kabinda Maluku. TNI. Anton Irianto Popang, Kabakamla Haris Joko Nugroho, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Natanhiel Orno, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku Meikyal Pontoh, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku, Pj. Bupati KKT Danny Indey, Inspektur Kabupaten MBD dan lainnya.
Menyikapi kondisi kedaruratan bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Wakil Gubernur Maluku Barnabas Natanhiel Orno saat menghadir Rakor mengatakan, Pemprov Maluku melakukan koordinasi intensif dengan Pemkab Kepulauan Tanimbar dan MBD. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan OPD/instansi/lembaga teknis terkait kebencanaan termasuk TNI/Polri, dalam mensinergikan peran bersama untuk menangani permasalahan kedaruratan setelah gempa bumi terjadi, secara berjenjang di kabupaten rehabilitasi maupun di tingkat provinsi.
"Kami telah menetapkan status tanggap darurat untuk memudahkan upaya penanganan darurat secara cepat, tepat dan efisien," kata Wagub.
Wagub juga melaporkan, Pemprov Maluku pada tanggal 10 januari 2023 telah melakukan pengerahan bantuan logistik ke KKT dan MBD berupa beras, peralatan pengangkutan, perlengkapan keluarga, peralatan sandang dan obat-obatan. Bantuan untuk masyarakat pasca gempa bumi di KKT telah diberangkatkan menggunakan Kapal Sabuk Nusantara 72 dan tiba hari ini. Sedangkan bantuan untuk masyarakat korban di MBD akan tiba pada tanggal 15 Januari 2023.
“Di sisi lain, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan Pemprov Maluku antara lain membentuk tim pendamping untuk melakukan pendampingan secara langsung bagi pemerintah KKT dan MBD, meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta bersinergi dengan unsur TNI/Polri dalam masa tangkap darurat," ujar Wagub.
Atas nama pemerintah daerah, mantan Bupati MBD itu, merasa terima kasih atas perhatian dan dukungan dari BNPB dalam penanganan gempa bumi Maluku, juga atas bantuan Dana Siap Pakai (DSP) yang tersalurkan maupun bantuan logistik dari BNPB.
Ia berharap, kerjasama antara BNPB, BPBD provinsi dan kabupaten kota, selalu solid dalam penanganan bencana.
“Kami juga sampaikan terima kasih BMKG beserta jajarannya. Saat ini kami mengharapkan bantuan dari BMKG untuk kolaborasi ke depan dalam penambahan sensor seismograf maupun sinergitas dalam upaya peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengatasi ancaman gempa bumi dan tsunami,” tutup Wagub.
Di tempat yang sama, Kepala BNPB Letjen TNI. Suharyanto menjelaskan, kedatangannya bersama jajaran ke Maluku adalah perintah Presiden Joko Widodo. Kehadiran pemerintah pusat untuk memberikan bantuan logistik karena KKT dan MBD telah mengaktifkan status tanggap darurat.
“Sehingga kami datang memberikan bantuan tanggap darurat berupa logistik yang harus dapat bermanfaat kepada masyarakat yang merasakan, dengan pendekatan seluruh masyarakat yang merasakan sensasi pada dasarnya dapat terjamin logistiknya,” terang Suharyanto.
Yang pasti, rumah warga dan infrastruktur yang rusak di KKT dan MBD akan diperbaiki oleh pemerintah.
"Kami menuju Saumlaki. Disana ada 33 rumah rusak berat. Kemudian yang rusak, ringan dan sedang ratusan rumah. Infrastruktur seperti kantor Bupati, sekolah, ada juga Gereja, semua akan diperbaiki," tutup Suharyanto.
Sebagai informasi, Kepala BNPB Letjen TNI. Suharyanto menyerahkan Dana Siap Pakai (DSP) kepada pemerintah provinsi Maluku sebesar Rp. 500 juta, dan Rp. 250 untuk KKT dan MBD, bantuan kebutuhan dasar untuk pemerintah provinsi Maluku senilai Rp. 150 juta, dan Rp. 250 juta bantuan kebutuhan dasar kepada KKT dan MBD.
Sedangkan bantuan logistik untuk pemerintah provinsi Maluku, KKT dan MBD berupa selimut, matras dan tenda keluarga. (SR)