Unpatti – ANU Gelar FGD tentang Hak Tenurial di Tambang Gunung Botak

Ambon.Suara ReformasiCom. – Peneliti Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon dan Dosen Australia National University (ANU) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Diseminasi Hasil Penelitian Hak Tenurial di Tambang Gunung Botak, Jumat (23/09/22) di ruang rapat utama Kantor Gubernur Maluku.

Penelitian tentang Hak Tenurial Gunung Botak, Desa Dafa, Kecamatan Kayeli, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, diharapkan menjadi bahan rekomendasi dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan di Gunung Botak.

FGD ini dibuka Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie dan dihadiri Pejabat Bupati Buru, Djalaluddin Salampessy dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Buru (Sekda dan para Asisten, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Pertanian, Kadis Sosial, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Anak) serta Rektor Iqra Buru melalui zoom pertemuan. Selain itu, hadir secara offline Pimpinan OPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Pada saat itu, tim peneliti yang terdiri dari Prof. Agus Kastanya, Dr. Daju Resosudarmo dan Dr. M.Tjoa memaparkan hasil kajian penelitian dengan judul “Hak tenurial, mata pencaharian, gender dan lingkungan dalam pertambangan rakyat dan skala kecil: demam emas of mount Botak, Buru Island untuk kemudian memperoleh masukan dalam rangka memperkuat/penyempurnaan hasil kajian.

Salah satu peneliti, Dr. M.Tjoa, dosen Kehutanan Unpatti, dalam pemaparannya mengatakan, tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu, memahami permasalahan tenurial yang konflik di pertambangan rakyat skala kecil.

“Memahami bagaimana pengaturan hak tenurial mempengaruhi mata pencaharian di pertambangan rakyat skala kecil,” katanya.

Selain itu, latar belakang penelitian tersebut adalah memahami dampak gender dari pertambangan rakyat skala kecil, memahami bagaimana pengaruh tenurial dari kegiatan pertambangan rakyat skala kecil serta menghasilkan pilihan kebijakan berbasis penelitian yang mengatasi masalah-masalah lingkungan pertambangan rakyat skala kecil.

“Persoalan inilah yang kemudian menjadi latar belakang kami dalam melakukan penelitian,” ungkap Tjoa.

peneliti Sekda Sadali Ie, pada kesempatan itu mengatakan, FGD ini, memberikan gambaran riil terkait masalah tenurial Gunung Botak yang dipresentasikan oleh tim.

Kami berharap diskusi hari ini dapat memberikan rekomedasi terbaik dalam rangka penyelesaian berbagai masalah di Gunung Botak, sehingga kedepannya akan dikelola dengan baik dan modern dengan menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Sementara itu, Pj Bupati Buru, Djalaluddin Salampessy, berharap konsep dari kajian ini dapat menjadi dasar dan kebijakan-kebijakan bagi Pemda Kabupaten Buru untuk mendorong sumber daya alam yang berkelanjutan dan bermanfaat secara ekonomi untuk kebutuhan masyarakat.

“Banyak hal yang kemudian bisa dikumpulkan terkait dengan hasil kajian ini, termasuk bagaimana mengelola masalah-masalah adat yang kemudian berimplikasi pada hak-hak tenurial yang kemudian dikompilasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama untuk kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi untuk PAD,” ujarnya