TGPP FASILITASI RAPAT KOORDINASI SATU OPD SATU DESA BINAAN

Ambon.Suara Reformasi.Com.Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Rapat Koordinasi Satu Organisasi Perangkat Daerah Satu Desa Binaan, yang merupakan Implementasi Program Gubernur untuk Pengentasan Kemiskinan, maksudnya di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, pada Selasa (16/5/2023).

Rapat tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU mewakili Gubernur Maluku dan rapat dipimpin oleh Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, yang disaksikan oleh Asisten III Setda Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Baznas Maluku, dan unsur lainnya.

Sekda dalam sambutannya menyampaikan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 90 Tahun 2023 tentang Susunan Penanggung Jawab Program Satu Organisasi Perangkat Daerah Satu Desa Binaan, Gubernur mengharapkan program ini harus jalan semaksimal mungkin untuk mengantisipasi kemiskinan terutama kesia-siaan ekstrem di Provinsi Maluku.

“Saya minta seluruh OPD bisa serius dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Maluku, dengan melakukan intervensi program pada desa-desa binaan, dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat sesuai dengan lokus yang ada pada masing-masing OPD.” Tambahnya.

Sadali mengajak OPD untuk melakukan koordinasi dengan para pihak dalam menjamin kelanjutan Usaha Mikro Kecil Menengah di Provinsi Maluku

“Pendampingan berkelanjutan kepada UMKM perlu dilakukan karena jika berhasil, produk harus dipasarkan. Disinilah keseriusan Pimpinan OPD menjadi fokus terutama, karena hal ini menjadi target Pemerintah Provinsi dalam penanganan tingkat kemiskinan di Maluku, oleh karena itu setiap OPD harus mengupayakan untuk mewujudkan program ini, karena yang berhasil akan diberikan reward.” Tambahnya.

Mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku ini juga telah ditetapkan kepada pimpinan OPD, untuk segera melakukan langkah-langkah komprehensif mulai dari tahap perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi.

“Masing-masing OPD bisa membentuk tim untuk serius menangani program 1 OPD 1 Desa Binaan, dan setiap pimpinan OPD wajib mengawal jalannya kegiatan ini.” Ungkapnya.

Sementara itu Basalamah di tempat yang sama juga mengatakan, seruan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 90 Tahun 2023 mengenai Satu OPD Satu Desa Binaan, dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi yang komprehensif guna melakukan percepatan program implementasi ini.

Ia menyampaikan, masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur sampai pada tahun keempat telah memberikan gambaran percepatan yang positif dari berbagai aspek ekonomi, sosial dan pemerintahan yang tertuang dalam RPJMD.

“Kerja-kerja berbasis pada rencana aksi yang terukur sesuai tuntutan Ekonomi Maluku di tahun 2023 telah menunjukan percepatan yang sangat masif, walaupun sempat mengalami kontraksi akibat kondisi covid dan bencana, namun saat ini ekonomi Maluku tumbuh 5,12%. Indikator pendorong lainnya adalah inflasi yang menjadi parameter perhatian untuk dikendalikan dan telah menunjukan perbaikan yang signifikan.” Tambah Basalamah.

Ia mengungkapkan, dalam upaya penanggulangan percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Maluku memerlukan langkah-langkah penanganan yang komprehensif terkait dengan pelaksanaan pembangunan di Desa, dimana program target pembangunan harus dilakukan sesuai tupoksi OPD dan menyasar pada indikator pembangunan desa yang masih bermasalah di Indeks Desa Membangun (IDM), saat ini yang menjadi fokus ada di 14 desa yang tertinggal, dan akan dibuat grand design, dengan melibatkan Kabupaten/Kota dan berbagai pihak.

“Perlu membentuk program konsultasi klinik 1 opd 1 desa binaan sebagai tempat konsultasi dan diskusi mengenai penanganan permasalahan kemiskinan di desa, sebagaimana target yang disepakati di dalam SK, bahwa sumber daya klinik perlu terdiri dari para ahli praktis dalam kerja penanggulangan kemiskinan yang mumpuni dan bekerja secara profesional, sehingga bisa melakukan Langkah-langkah preventif secara cepat.

Ketua TGPP menambahkan Setiap OPD perlu menyiapkan template profil indikator indikator Indeks Desa Membangun, sebagai langkah awal dalam pembenahan potensi desa dan permasalahan di desa dengan target program, yang harus dilakukan dengan multisektor dan link and match dengan kabupaten/kota.

“Hasil pemicu indikator menjadi dasar untuk melakukan koordinasi di tingkat Provinsi, yang dilanjutkan pada kabupaten/kota, kecamatan, dan desa maupun dengan forum Corporate Social Responsibility (CSR) serta pemangku kepentingan terkait yang sudah dilakukan dan akan terus dikembangkan untuk memperkuat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan , monitoring dan evaluasi program yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tidak keluar dari target dan saran yang telah ditetapkan.” Jelasnya.

Ia menyampaikan, pendekatan yang telah disepakati diharapkan menjadi praktik terbaik untuk direplikasikan ke desa sangat tertinggal dan tertinggal lainnya yang dibangun pada 14 desa dan kalau bisa diturunkan maka akan bisa dicapai sesuai harapan.

“Termasuk desa yang masih tergolong berkembang, dan kedepan jumlah desa target sasaran dapat direplikasi dalam jumlah sasaran yang lebih besar, jadi by name by address dan tau permasalahan yang inti dari permasalahan di desa, ini menjadi penting untuk kita semua, sehingga intervensi program ini juga tepat sasaran.” Tegasnya.

Dirinya menambahkan, dalam rangka memperkuat pemantauan, perkembangan dan pelaksanaan program, maka minimal setiap 3 bulan akan dilakukan rapat evaluasi untuk memperbarui hasil implementasi program guna mengukur tingkat keberhasilan program.

“Rapat ini menjadi salah satu agenda penting dan strategi dari tim koordinasi dan kolaborasi penanganan kemiskinan daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk memperkuat prioritas tata kelola Pemerintahan yang fokus pada kegiatan serta alokasi anggaran, maka forum musrenbang perlu mengacu pada template indikator potensi desa yang menjadi sasaran.” Tambahnya.

Basalamah menyampaikan, mandat ini menjadi bagian penting dari determinasi kerja-kerja kita semua baik dari sisi perencanaan, pengamanan, pengawasan dan seluruh perangkat OPD untuk menyisir dan menyelesaikan kemiskinan di tingkat Kabupaten Kota dengan melibatkan Kabupaten Kota dalam melaksanakan intervensi program dimaksud.

“Di tahun 2023 sesuai instruksi Gubernur pada kita semua fokus alokasi anggaran harus terintgrasi, diciptakan untuk menyelesaikan target kita di 2023 sebagaimana tertukur dalam RPJMD, untuk itu harus dilakukan refleksi kembali guna menempatkan pos-pos anggaran yang ada di 12 OPD utamanya yang menjadi lepas fokus untuk sama-sama di dalam penanganan ini secara multisektor, indikator ini harus diukur dan harus bisa menyelesaikan kemiskinan dan harus turun melebihi angka kenaikannya, dan kita harus yakin di tahun 2023 kalau kerja-kerja kita bagus maka bisa kita lakukan.” Harapnya.

Terkait anggaran, ketua TGPP menyampaikan, hal itu dapat dimungkinkan untuk divalidasi dan dipilih pada APBD, baik untuk Perubahan APBD atau fleksibilitas anggaran, sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan daerah yang sasaran utamanya adalah masyarakat.

Sementara itu atas nama Pemerintah Provinsi Maluku sendiri mengapresiasi Baznas yang secara khusus telah menyediakan dukungan pembangunan perumahan sejumlah 50 rumah dan dana 100 juta untuk pemberdayaan masyarakat miskin.

“Penanganan kemiskinan ini adalah mandat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama Dinas Sosial, oleh karena itu akan dilakukan mapping lebih tajam sesuai Arah Sekda untuk melakukan suatu program yang bernama Public Private Partnership, untuk menggandeng sektor publik, BUMN, Perbankan dan Swasta, untuk menggiring bagaimana menyelesaikan misi multi sektor, karena ini juga merupakan instruksi dari Presiden dan Gubernur demi kepentingan masyarakat.” Tutupnya. (Ser)