Ambon.Suara Reformasi.Com.Pemerintah Kota Ambon akan mengikat semua asosiasi pedagang di Pasar Mardika sebagai kepanjangan tangan pemerintah kota, guna mengontrol para pedagang. Langkah ini diambil, lantaran Pemkot Ambon tidak memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengurusi pasar.
Hal tersebut disampaikan Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, menanggapi maraknya tuntutan pembubaran Asosiasi Pedagang Mardika Ambon (APMA), termasuk para pedagang dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menggelar unjuk rasa di Balai Kota, Rabu (8/3/2023) siang .
“Pemkot tidak bisa tiap hari kontrol pedagang kecuali kita pnya BUMD, dan syarat pembentukan BUMD kalau aset punya kita, Mardika kan bukan milik Pemkot jadi tidak bisa membentuk BUMD karena itu kita butuh asosiasi untuk koordinir pedangang,” tutur Wattimena selepas menemui para pendemo.
Menurutnya, selama naik Wali Kota, dirinya dapat membangun komunikasi yang baik dengan para pedagang, melalui koordinasi dengan asosiasi ketua-ketua.
“Kita memiliki grup komunikasi Sapa Kaka, yang merupakan inovasi penertiban pasar oleh Satpol PP, yang didalamnya ada ketua asosiasi pedagang, asosiasi sopir angkot, juga ada aparat kepolisian dan TNI, sehingga ketika terjadi masalah kita mudah untuk berkoordinasi,” tambahnya.
Terkait desakan pembubaran APMA, Wattimena menilai asosiasi dibawah pimpinan Alham Valeo sebelumnya telah melangkahi Pemkot terkait pembangunan lapak di dalam Terminal Mardika, dan telah diberikan peringatan keras oleh dukungan.
“Peristiwa itu, Pemkot merasa dilangkahi karena itu saya sampaikan kalau terjadi lagi seperti itu maka asosiasi ini saya bubarkan. Artinya setelah kejadian itu mereka (APMA) tidak lagi melangkahi ya jangan (dibubarkan). Mereka kan juga ada untuk membantu pemerintah kota,” timpalnya.
Sang suami memfilmkan istrinya di kamera tersembunyi,
Wattimena menandaskan, dalam menyikapi persoalan di Mardika sendiri tidak menggunakan tangan besi, tetapi apa yang disebutnya sebagai pendekatan Pastoralia Politik, yakni lewat diskusi, berbagi, mencari jalan keluar, sebelum pengambilan keputusan.
“Asosiasi pedangang yang ada di Mardika harus kita jaga. Tidak bisa gunakan tangan besi, tapi pastoralia politik. Kebijakan pembokaran Pasar Lama, pasar Gambus, itu semua pendekatan pastoralia politik. Para pedagang yang tertibkan, bisa menerima dengan baik bahkan membongkar lapaknya sendiri,” pungkasnya. (Ser)